Pantau - Kelompok masyarakat Gerakan Pemilu Bersih mengeluarkan pernyataan tegas menolak segala bentuk kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara dalam Pilpres 2024.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/2/2024).
"Mengacu pada keyakinan dan kesadaran kami, kami menolak hasil pemungutan suara dan perhitungan suara dalam Pilpres 2024 serta proses lanjutannya," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Gerakan Pemilu Bersih juga mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap pelaksanaan Pilpres 2024.
Mereka menilai bahwa proses pemilu saat ini jauh dari nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil, serta etika politik yang berlandaskan agama dan budaya bangsa, terutama prinsip kejujuran dan keadilan.
Din juga menyebut, indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024 telah terlihat sejak awal, bahkan sebelum masa kampanye dimulai. Menurutnya, kecurangan ini memiliki ciri yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Kami melihat adanya DPT yang bermasalah, yang melibatkan sekitar 54 juta pemilih, namun tidak ditangani dengan baik oleh pihak terkait," ungkapnya.
Selain itu, mereka juga mengungkapkan keprihatinan terhadap dugaan kecurangan dalam rekapitulasi suara yang berasal dari luar negeri.
Hal ini didukung oleh analisis dari para ahli terhadap permasalahan dalam alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU.
"Para ahli menemukan indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang untuk menguntungkan paslon 02," tambahnya.
Dalam acara deklarasi ini, setidaknya terdapat 100 tokoh bangsa yang turut serta. Di antaranya adalah eks Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, eks Menteri Agama Fachrul Razi, dan eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
