Pantau - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengaku menerima 233 pengaduan soal tahapan Pemilu 2024 sejak Januari-April 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, 90 dari 233 pengaduan perkara tersebut siap disidangkan.
"233, bisa teman-teman bayangkan. Dan pengaduan yang dalam proses persidangan, sebanyak, artinya sudah diregistrasi dan siap disidangkan, yang itu sebanyak 90 ya, 90 perkara. Itu yang sudah siap disidangkan," kata Heddy dalam acara FGD DKPP di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Rabu (8/5/2024).
"Kapan disidangkan? Saya beri gambaran ya, yang sudah masuk ke tahap persidangan itu 90 perkara. Kira-kira sudah terbayang kalau 90 perkara itu antreannya berapa panjang," lanjutnya.
Heddy memerinci, sebaran provinsi pengaduan yang dimohon ke DKPP terbanyak muncul dari Sumatra Utara (Sumut). Disusul Jawa Barat (Jabar) dengan 17 pengaduan, Papua Pegunungan 15 pengaduan, Papua Tengah 15 pengaduan, dan Sumatra Selatan (Sumsel) 12 pengaduan.
Heddy menegaskan, pihaknya berencana membuat kantor perwakilan di sejumlah wilayah guna memudahkan dalam menerima pengaduan masyarakat.
"Rencananya kita akan membuat empat kantor perwakilan. Satu di Papua, di tanah Papua. Yang kedua di Kalimantan atau Kalimantan untuk tengah. Yang ketiga di Sumatera. Dan keempat di Jawa. Kenapa di Jawa? Karena nanti kita akan pindah ke IKN. Oleh karena itu kita siapkan kantor perwakilan, kantor wilayah di Jawa," jelasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
