Pantau - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menekankan pentingnya sinergi antara semua pemangku kepentingan dalam memastikan Pilkada 2024 berlangsung aman dan bebas dari pelanggaran. Ia menggarisbawahi bahwa pemilihan kepala daerah yang berintegritas hanya dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam menjaga proses pemilu yang damai.
"Kami mendorong semua pihak, mulai dari calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, hingga masyarakat, untuk memiliki komitmen yang sama dalam menjaga Pilkada yang jujur dan adil," ujar Puadi dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu, Puadi menegaskan bahwa tanpa kerja sama semua pemangku kepentingan, sulit untuk mewujudkan pemilihan yang bersih. Ia menyebutkan, keterlibatan aktif aparat keamanan dan pengawas pemilu sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dan menjaga stabilitas.
Baca Juga:
Komisi II DPR Minta Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Terhadap Penggunaan Sirekap di Pilkada 2024
Puadi juga menekankan pentingnya meningkatkan kegiatan edukatif, seperti deklarasi pemilu damai, guna memperkuat komitmen masyarakat dan calon kepala daerah untuk berkompetisi secara sehat. Menurutnya, isu SARA dan polarisasi politik yang kerap muncul selama kampanye harus diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.
"Potensi polarisasi masyarakat dalam Pilkada seringkali mengancam persatuan. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye damai harus diperbanyak, agar masyarakat paham pentingnya pemilihan yang kondusif," tambah Puadi.
Selain menjaga pelaksanaan pemilu yang damai, Puadi juga menyebutkan pentingnya ketegasan hukum terhadap pelanggaran kampanye, terutama yang bersifat provokatif atau mengandung isu-isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat.
"Kampanye yang berpotensi menimbulkan konflik harus segera ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Bawaslu sendiri, lanjutnya, akan terus memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 tidak hanya berlangsung lancar dari sisi teknis, tetapi juga dapat terhindar dari potensi kekerasan dan konflik sosial.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
