Pantau - Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, menyatakan bahwa Pemkot Jakarta Utara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah polarisasi, politik SARA, dan politik uang dalam Pilkada Jakarta 2024. Ali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama berlangsungnya pemilu.
"Bersama Forkopimko, kami bekerja sama dengan masyarakat dan partai politik untuk menjaga dan mencegah potensi konflik selama Pilkada," ujar Ali di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Sebagai langkah simbolis, Pemkot Jakarta Utara menggelar Deklarasi Pilkada Damai 2024 sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan suasana politik yang kondusif. Deklarasi ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen terhadap kelancaran Pilkada 2024.
“Deklarasi ini adalah momentum penting untuk menciptakan suasana Pilkada yang damai, aman, dan sejuk," kata Ali.
Ia menambahkan bahwa keberagaman suku, etnis, dan kesenjangan ekonomi di Jakarta Utara menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan, namun sejauh ini belum ada aksi yang mengarah pada polarisasi atau konflik berbasis SARA. "Hingga saat ini, situasi tetap terkendali, tetapi kami tetap waspada," imbuhnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara turut mendukung upaya ini dengan mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu di wilayah tersebut, termasuk isu polarisasi politik dan SARA. Menurut anggota Bawaslu Jakarta Utara, Mohamad Sobirin, upaya antisipasi terus dilakukan meskipun belum ditemukan kasus-kasus signifikan di lapangan.
"Sejauh ini belum ada kejadian, tetapi kami terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan," kata Sobirin.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
