Pantau - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mencatat kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pasaman mencapai Rp15,6 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pasaman, Teguh Suprianto, mengatakan anggaran ini telah disepakati bersama KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan dari TNI dan Polri. meski begitu, ia mengatakan anggaran tersebut sangat memberatkan APBD di tengah efisiensi belanja daerah dari pemerintah pusat.
"Anggaran ini cukup membebani APBD karena adanya efisiensi belanja daerah dari pemerintah pusat. Namun, kami terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Teguh, Kamis (13/3).
Baca Juga:
DPR Desak Aturan Wajib Cuti bagi Petahana dalam PSU Pilkada ke Mendagri
Teguh merinci, KPU Pasaman membutuhkan Rp10,01 miliar untuk penyelenggaraan PSU, termasuk honor panitia ad hoc dan operasional. Bawaslu Pasaman memerlukan Rp3,91 miliar untuk pengawasan, sementara TNI dan Polri masing-masing membutuhkan Rp715 juta dan Rp975 juta untuk pengamanan.
Pemkab Pasaman saat ini tengah mencari sumber pendanaan tambahan, termasuk kemungkinan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah pusat.
PSU Pilkada Pasaman digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak-Desrizal. MK mendiskualifikasi calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution karena tidak mengungkap riwayat hukum terkait kasus penipuan yang membuatnya divonis 2 bulan 24 hari penjara.
PSU dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025, dengan partai pengusung diberi wewenang menentukan pengganti Anggit. Pemungutan suara ulang akan diikuti oleh pasangan Mara Ondak-Desrizal, Sabar AS-Sukardi, serta Welly Suhery yang menggandeng Parulian sebagai calon wakilnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
