Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto menilai perlu ada kajian dan evaluasi terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satunya, terkait pemilihan kepala daerah.
Yandri mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengusulkan agar kepala dipilih oleh DPR atau DPRD.
"Tapi Pak SBY mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dari Perppu itu Pilkada tetap langsung dipilih masyarakat," ujar Yandri.
Menurutnya, pemilihan kepada daerah oleh DPR dan DPRD perlu dikaji kembali. Pasalnya, sistem demokrasi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi dan berdampak pada lahirnya tindakan korupsi.
"Disertasi Pak Gamawan Fauzi, (mantan Menteri Dalam Negeri) tentang perlunya kembali ke sistem pemilihan DPRD, menurut kami ini perlu dikaji," ujar Yandri.
Senada dengan hal tersebut, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyetujui perlu adanya kajian terkait demokrasi Indonesia sekarang.
"Kita sepakat demokrasi pascademokrasi perlu kita kaji. Apa sistem yang kita pilih hari ini lebih banyak manfaat atau mudarat," ujarnya.
Bamsoet, sapaan akrabnya, menyoroti adanya kaitan antara demokrasi dengan korupsi yang marak terjadi saat ini.
"Lima periode KPK juga tak bisa mengatasinya jika evaluasi tak dilakukan," selorohnya.
Yandri mengatakan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengusulkan agar kepala dipilih oleh DPR atau DPRD.
"Tapi Pak SBY mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dari Perppu itu Pilkada tetap langsung dipilih masyarakat," ujar Yandri.
Menurutnya, pemilihan kepada daerah oleh DPR dan DPRD perlu dikaji kembali. Pasalnya, sistem demokrasi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi dan berdampak pada lahirnya tindakan korupsi.
"Disertasi Pak Gamawan Fauzi, (mantan Menteri Dalam Negeri) tentang perlunya kembali ke sistem pemilihan DPRD, menurut kami ini perlu dikaji," ujar Yandri.
Senada dengan hal tersebut, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyetujui perlu adanya kajian terkait demokrasi Indonesia sekarang.
"Kita sepakat demokrasi pascademokrasi perlu kita kaji. Apa sistem yang kita pilih hari ini lebih banyak manfaat atau mudarat," ujarnya.
Bamsoet, sapaan akrabnya, menyoroti adanya kaitan antara demokrasi dengan korupsi yang marak terjadi saat ini.
"Lima periode KPK juga tak bisa mengatasinya jika evaluasi tak dilakukan," selorohnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
