Pantau - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai usulan PDIP agar ada perubahan sistem pada Pilkada dan Pileg menarik untuk dibahas.
Sebelumnya, PDIP mengusulkan Pilkada asimetris untuk daerah tertentu dan Pileg tertutup sebagai reformasi sistem hukum dan politik nasional.
"Ide yang menarik. Pada dasarnya, kita wajib memperbaiki kualitas demokrasi kita," kata Mardani, Jumat (14/10/2022).
Mardani menilai, demokrasi di Indonesia belum membuat negara sejahtera dengan hukum yang adil. Ia mengaku, ada banyak masalah seperti politik uang dan dinasti dalam sistem demokrasi.
"Proporsional tertutup memudahkan dan menyederhakan, tapi wajib diikuti dengan perbaikan mekanisme internal di partai untuk memperkuat merit system," ujarnya.
Ketua DPP PKS ini juga mengomentari soal Pilkada asimetris. Menurutnya, usulan itu bisa saja dikaji untuk daerah yang secara pendidikan dan ekonomi masih rendah.
"Intinya, sistem politik kita tidak sehat dan ide seperti ini bisa kita bahas bersama berbasis data dan analisa yang kuat," kata Mardani.
Sebelumnya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya mengusulkan perubahan sistem kepemiluan. Perubahan itu menyasar pada mekanisme pilkada secara asimetris.
Hasto menjelaskan, penerapan Pilkada secara asimetris bisa terlaksana berdasarkan indeks demografi dan kohesivitas sosial. Namun, menurutnya, Pilkada secara langsung bisa tetap dilakukan di wilayah yang baik iklim demokrasinya.
Sebelumnya, PDIP mengusulkan Pilkada asimetris untuk daerah tertentu dan Pileg tertutup sebagai reformasi sistem hukum dan politik nasional.
"Ide yang menarik. Pada dasarnya, kita wajib memperbaiki kualitas demokrasi kita," kata Mardani, Jumat (14/10/2022).
Mardani menilai, demokrasi di Indonesia belum membuat negara sejahtera dengan hukum yang adil. Ia mengaku, ada banyak masalah seperti politik uang dan dinasti dalam sistem demokrasi.
"Proporsional tertutup memudahkan dan menyederhakan, tapi wajib diikuti dengan perbaikan mekanisme internal di partai untuk memperkuat merit system," ujarnya.
Ketua DPP PKS ini juga mengomentari soal Pilkada asimetris. Menurutnya, usulan itu bisa saja dikaji untuk daerah yang secara pendidikan dan ekonomi masih rendah.
"Intinya, sistem politik kita tidak sehat dan ide seperti ini bisa kita bahas bersama berbasis data dan analisa yang kuat," kata Mardani.
Sebelumnya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya mengusulkan perubahan sistem kepemiluan. Perubahan itu menyasar pada mekanisme pilkada secara asimetris.
Hasto menjelaskan, penerapan Pilkada secara asimetris bisa terlaksana berdasarkan indeks demografi dan kohesivitas sosial. Namun, menurutnya, Pilkada secara langsung bisa tetap dilakukan di wilayah yang baik iklim demokrasinya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
