Pantau - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan alasan dirinya melanjutkan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih secara tertutup.
Doli menyampaikan, pihak Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan kepada Komisi II DPR RI tentang dugaan pelanggaran proses verifikasi faktual.
"Karena bukti-bukti itu semakin menyebutkan beberapa pihak dan beberapa nama, saya khawatir nanti ada penafsiran yang bermacam-macam," ungkap Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Doli memastikan, temuan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil akan dikonfirmasi kepada pihak terkait. Terlebih lagi, pada siang ini Komisi II juga akan menggelar rapat bersama Kemendagri dan KPU RI.
"Yang perlu kita jaga adalah kondusivitas dan soliditas KPU. Jangan sampai situasi di dalamnya menjadi tidak sehat dan mengganggu kinerja mereka," lanjutnya.
Doli menambahkan, apabila kinerja penyelenggara Pemilu terganggu, maka dikhawatirkan juga akan mengganggu persiapan Pemilu yang hanya tinggal setahun lagi.
"Concern kami di situ, agar masalah ini tidak mengganggu persiapan pelaksanaan Pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay membeberkan sejumlah bukti adanya kecurangan dari KPU terkait tahapan verifikasi pendaftaran partai politik 2024.
Hadar mengungkapkan, adanya arahan dari KPU untuk meloloskan partai politik (parpol) tertentu pada tahapan verifikasi faktual tersebut.
Doli menyampaikan, pihak Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan kepada Komisi II DPR RI tentang dugaan pelanggaran proses verifikasi faktual.
"Karena bukti-bukti itu semakin menyebutkan beberapa pihak dan beberapa nama, saya khawatir nanti ada penafsiran yang bermacam-macam," ungkap Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Doli memastikan, temuan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil akan dikonfirmasi kepada pihak terkait. Terlebih lagi, pada siang ini Komisi II juga akan menggelar rapat bersama Kemendagri dan KPU RI.
"Yang perlu kita jaga adalah kondusivitas dan soliditas KPU. Jangan sampai situasi di dalamnya menjadi tidak sehat dan mengganggu kinerja mereka," lanjutnya.
Doli menambahkan, apabila kinerja penyelenggara Pemilu terganggu, maka dikhawatirkan juga akan mengganggu persiapan Pemilu yang hanya tinggal setahun lagi.
"Concern kami di situ, agar masalah ini tidak mengganggu persiapan pelaksanaan Pemilu," tandasnya.
Sebelumnya, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay membeberkan sejumlah bukti adanya kecurangan dari KPU terkait tahapan verifikasi pendaftaran partai politik 2024.
Hadar mengungkapkan, adanya arahan dari KPU untuk meloloskan partai politik (parpol) tertentu pada tahapan verifikasi faktual tersebut.
- Penulis :
- Aditya Andreas
