Pantau - Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyatakan tak setuju jika bansos pemerintah dikaitkan dengan kinerja perorangan saja, termasuk Presiden Jokowi.
Sebab, menurutnya, bansos merupakan hasil pajak yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat yang mampu.
Hal ini menanggapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengajak warga berterima kasih kepada Presiden Jokowi saat membagikan pangan atau bansos di Lombok Tengah, NTB, pada Minggu (14/1/2024).
"Tentu sebaiknya, bansos kan dari pajak seluruh masyarakat, ya harusnya berterima kasih ke masyarakat yang mampu, bukan perorangan," kata JK saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
Namun, JK mengaku tak heran jika ada pihak yang menyebut bansos kerap dipolitisasi. Menurutnya, masyarakat bebas saja menilai dan berpendapat soal hal tersebut.
"Ya, itu pandangan tiap orang," tandasnya.
Sebelumnya, saat berada di Lombok, Airlangga memastikan program bantuan pangan kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi akan terus dilakukan sesuai dengan arahan Jokowi.
"Ini yang muda, yang senior, minta dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu, program ini akan dilanjutkan pemerintah sampai Juni. Dan satu lagi BLT Rp 200 ribu untuk El Nino akan diberikan pemerintah karena kemarin terlambat musim tanam karena kekeringan lebih panjang," di Desa Kuta, Lombok Tengah, kemarin.
"Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih nggak bu sama Bapak Presiden? Terima kasih? Jadi tolong Ibu bicara 'terima kasih Pak Jokowi'," imbuhnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
