Pantau - Perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia secara terus-menerus mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), menilai langkah-langkahnya telah mengarahkan negara keluar dari rel demokrasi.
Mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2023, kritik ini telah meluas ke berbagai daerah.
Pada Senin (5/2/2024), seruan moral terbuka disampaikan oleh beberapa kampus, termasuk Universitas Airlangga (Unair) melalui aksi ‘Unair Memanggil’ di Surabaya, dan Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta dengan deklarasi 'Seruan Moral Kalijaga'.
Kritikan juga datang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Para akademisi menekankan pentingnya menjaga demokrasi dan etika republik, serta menegaskan bahwa pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil.
Mereka menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, politisasi institusi, dan pelanggaran norma konstitusi yang dinilai merusak bingkai kebangsaan dan kenegaraan.
Aparatur negara ditegur karena sikapnya yang dianggap tidak netral dalam proses pemilu, menunjukkan kecenderungan penggunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Akademisi juga mengkritik praktik politik yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan norma konstitusi.
Dengan demikian, perguruan tinggi menjadi salah satu arena di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat diungkapkan secara terbuka, sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dan nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara.
- Penulis :
- Aditya Andreas
