Pantau - Formappi menegaskan, DPR harus membuktikan keseriusannya dalam menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 saat masa sidang kembali dimulai.
"Jika pada rapat paripurna besok tidak ada yang dibicarakan, itu berarti kita telah dipermainkan oleh pihak-pihak yang sebelumnya berjanji akan mengungkap kecurangan pemilu melalui hak angket," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, Senin (4/3/2024).
Lucius menyatakan keraguan bahwa DPR akan mengambil langkah nyata terkait hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Hal ini didasarkan pada kinerja DPR yang belum meyakinkan hingga saat ini.
"Sejauh ini, meskipun sering terdengar pembicaraan mengenai hak angket, belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh DPR, seperti pembentukan panitia khusus (pansus) angket untuk menyelidiki tindakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang yang dipertanyakan," ungkap Lucius.
Menurut Lucius, belum ada upaya yang terkoordinasi untuk mendesak anggota DPR lainnya agar mendukung penggunaan hak angket.
"Kami mengkhawatirkan bahwa ini mungkin hanya sekadar ancaman atau intimidasi ringan untuk pihak-pihak penyelenggara, seolah-olah akan ada konsekuensi serius seperti impeachment dan sebagainya," tambahnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partainya, PDIP, untuk mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
Partai NasDem, PKB, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga menyatakan kesepakatan untuk mendukung penggunaan hak angket.
- Penulis :
- Aditya Andreas
