Pantau - Anggota Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menegaskan pentingnya pemilu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk menggunakan kekuatan yang dapat merusak proses pemilu, karena ini adalah ekspresi langsung dari kehendak rakyat.
"Tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk menyalahgunakan sumber daya negara demi kepentingan politik tertentu, bahkan jika terdapat hubungan keluarga atau kekuasaan lainnya. Pemilu bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang prosesnya," ujar Luluk di forum rapat paripurna DPR, Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, pemilu yang berlangsung dengan intrik, intimidasi, atau dugaan kecurangan tidak boleh dianggap selesai hanya karena pemungutan suara telah berakhir.
Luluk menyatakan keprihatinannya terhadap situasi pemilu kali ini, di mana etika dan moral politik tampak terkikis.
“Dalam semua pemilu yang saya ikuti sejak 1999, saya belum pernah melihat proses pemilu yang begitu brutal dan menyakitkan seperti ini. Akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai bersuara terkait dugaan kecurangan,” bebernya.
Berdasarkan hal tersebut, ia meminta agar DPR RI tidak berdiam diri. Ia mengatakan, harus ada anggung jawab moral dan politik untuk mendengarkan suara rakyat dan mengambil tindakan konstitusional.
Luluk menekankan, pentingnya DPR menggunakan hak pasien konstitusionalnya, yakni melalui hak angket, untuk memastikan proses pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil.
“Melalui hak angket, kita dapat menemukan kebenaran dan mengakhiri keraguan yang tidak perlu. Ini adalah langkah yang kita lakukan untuk memastikan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berdarah dan air mata tidak sia-sia,” tegas Luluk.
"Saya mendukung penuh hak angket ini untuk memberikan kepastian bahwa pemilu 2024 benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat," imbuhnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
