Komisi XII Minta Penegakan Hukum Kasus Pertamina Bebas dari Intervensi Politik

Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa penegakan hukum terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina harus berjalan tanpa campur tangan politik.

"Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara independen dan mengusut kasus ini hingga tuntas. Jangan ada intervensi politik yang bisa mengganggu proses hukum," ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Bambang menambahkan bahwa pihaknya tidak berencana membawa kasus ini ke ranah politik dengan membentuk panitia khusus (pansus) di Komisi XII DPR, yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi.

"Tidak ada wacana pembentukan pansus. Kami percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini. Biarkan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.

Baca Juga:
Kejagung dan Kementerian BUMN Bersinergi Perbaiki Tata Kelola Minyak Mentah
 

Percaya Kinerja Kejaksaan Agung dan BPK

Bambang menegaskan keyakinannya terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018–2023. Ia juga mendukung peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung potensi kerugian negara akibat kasus ini.

"Kami mendukung penuh proses hukum dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung serta BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Biarkan proses berjalan sesuai mekanisme yang ada," katanya.

Dukung Reformasi Tata Kelola Pertamina

Selain mendukung penegakan hukum, Bambang juga menekankan pentingnya perbaikan dalam tata kelola Pertamina agar perusahaan milik negara tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita tidak boleh membiarkan oknum-oknum nakal merusak reputasi Pertamina. Tangkap pelakunya, tetapi kita juga harus memastikan bahwa Pertamina tetap sehat dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik," tuturnya.

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina ini menjadi perhatian publik karena berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah demi menjaga integritas sektor energi nasional.