Pantau - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti nilai tunda bayar dalam kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri pada 2024 yang mencapai Rp282 miliar.
Anggota DPRD Kepri, Suhadi, menyatakan bahwa penyebab utama tunda bayar ini adalah berkurangnya nilai transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemprov seharusnya lebih cermat dalam menakar penggunaan anggaran agar tunda bayar tidak membengkak seperti yang terjadi pada 2024.
Suhadi menegaskan bahwa kinerja Pemprov Kepri harus diukur dengan indikator yang jelas, seperti peningkatan ekonomi, bantuan yang tepat sasaran, dan pengurangan angka kemiskinan.
Selain itu, DPRD juga memperhatikan infrastruktur yang telah dikerjakan selama 2024 untuk memastikan skala prioritas program yang dijalankan sesuai kebutuhan.
Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Kinerja BUMD
Komisi II DPRD Kepri menyoroti potensi penerimaan daerah yang dinilai masih bisa dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan daerah.
Suhadi juga mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan.
Ia menyatakan bahwa BUMD seharusnya bisa menjadi sumber penerimaan yang dapat dikelola lebih serius oleh Pemprov Kepri.
Sebagai anggota DPRD yang baru, Suhadi menyebut dirinya masih dalam tahap mempelajari pengelolaan keuangan daerah dan akan fokus pada transparansi penggunaan anggaran.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan anggaran harus sesuai dengan pos yang telah ditetapkan dan harus dilakukan evaluasi agar program yang berjalan sesuai dengan kebutuhan.
Suhadi merinci tiga poin utama yang menjadi perhatian DPRD Kepri, yaitu skala prioritas program yang jelas, pengelolaan tunda bayar, dan optimalisasi penerimaan daerah.
Ia menegaskan bahwa ketiga aspek ini harus menjadi perhatian utama Pemprov Kepri dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran ke depan.
- Penulis :
- Pantau Community
