Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Bali I Wayan Koster yang meluncurkan Gerakan Bali Bersih sebagai upaya mengatasi persoalan sampah di daerah tersebut.
Novita menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah membutuhkan kesadaran kolektif dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat lintas sektor.
Menurutnya, surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali merupakan kebijakan positif yang layak untuk diapresiasi dan didukung secara nasional.
"Kami tidak ingin gerakan positif dari daerah justru berujung pada fragmentasi kebijakan nasional. Justru sebaliknya, momentum ini bisa dijadikan peluang untuk menyusun kebijakan pengelolaan sampah dengan lebih terintegrasi," ujarnya.
Kritik dan Harapan untuk Pengelolaan Sampah Nasional
Meski kebijakan tersebut mendapat kritik dari sebagian pihak karena dianggap bisa berdampak negatif terhadap sektor industri dan ekonomi informal, Novita memandang bahwa polemik tersebut harus disikapi secara dewasa dan solutif.
Ia mendorong pembentukan forum lintas kementerian dan daerah yang melibatkan UMKM, pelaku industri kreatif, dan masyarakat luas untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang berkeadilan dan terintegrasi.
Menurut Novita, Gerakan Bali Bersih bisa menjadi titik awal transformasi nasional dalam pengelolaan lingkungan, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata alam seperti Bali.
Ia juga menekankan pentingnya visi jangka panjang pemerintah agar Indonesia mampu beradaptasi dengan tren global menuju ekonomi hijau.
Masalah lingkungan hidup, katanya, adalah isu mendesak yang kini menjadi perhatian dunia.
Dalam Indeks Kinerja Lingkungan (Environmental Performance Index/EPI), Indonesia tercatat mendapat skor 28.2, tertinggal jauh dibanding Singapura (50.9), Jepang (59.6), dan Korea Selatan (46.9).
"Jika ingin duduk bersama, ya duduk saja. Sekaligus membicarakan komitmen upaya pencapaian target transisi green industry," tambah Novita.
- Penulis :
- Pantau Community
