Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 yang digelar di Kota Baubau.
Musrenbang ini bertujuan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026.
Dalam sambutannya, Wamendagri menyoroti rendahnya kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah tersebut.
Provinsi Sulawesi Tenggara disebut berada di urutan kedua terbawah secara nasional dalam hal pengelolaan APBD.
Dorongan Perbaikan dan Peningkatan PAD
"Ini adalah PR, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub," ujar Ribka Haluk.
Ia juga menekankan bahwa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi di daerah tersebut.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Wamendagri mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Kabupaten dan Kota di Sultra.
Selain itu, peningkatan investasi daerah juga didorong untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka hal tersebut akan berdampak buruk terhadap reputasi birokrasi dan pemerintah daerah.
Dampak itu juga disebut akan mempengaruhi wibawa para kepala daerah seperti Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur.
"Saya harap di bulan depan bisa naik, minimal di tahun ini, memang berat. Kalau mau datanya untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain ada sama Dirjen Keuangan Daerah, nanti di buka saja, kalau perlu beliau tinggal saja untuk berikan arahan khusus terkait ini," lanjut Wamendagri.
RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 mengangkat tema "Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".
Musrenbang ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra.
Kegiatan tersebut sebelumnya diawali dengan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang), yang bertujuan menyinkronkan rencana pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.
- Penulis :
- Pantau Community
