Pantau-Sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia bermula dari keberadaan Departemen Penerangan. Departemen Penerangan (Depen). Depen adalah salah satu lembaga pemerintahan penting di Indonesia, didirikan pada tahun 1945, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan.
Seperti dilansir berbagai sumber, Selasa (22/10/2024), tugas utama Depen adalah menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pemerintah dan melawan propaganda asing. Di bawah kepemimpinan menteri pertama, Amir Sjarifuddin, Depen memainkan peran krusial dalam membangun persepsi positif mengenai Indonesia di mata dunia internasional dan membangun semangat nasionalisme di kalangan masyarakat
Pada masa orde baru, Departemen Penerangan dipimpin oleh Harmoko, yang menjadi tokoh sentral dalam penyampaian kebijakan pemerintah Orde Baru, terutama dalam bidang pengendalian informasi dan komunikasi massa. Salah satu kebijakan penting di era Harmoko adalah pemberlakuan sensor media, di mana media cetak dan elektronik harus sejalan dengan garis kebijakan pemerintah. Depen seringkali digunakan untuk mendukung stabilitas politik yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto.
Selama berdirinya hingga tahun 1999, Depen berperan dalam mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik. Kekuasaannya dalam mengatur media massa dianggap sebagai salah satu pilar penopang rezim Orde Baru. Depen ini berjalan selama sekitar 54 tahun sebelum akhirnya dibubarkan pada era reformasi.
Era Reformasi: Transisi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pada era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, muncul tuntutan untuk memperbaiki tata kelola informasi yang lebih terbuka dan demokratis. Pada tahun 1999, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Departemen Penerangan dibubarkan sebagai simbol pembebasan informasi dan untuk mendorong transparansi serta kebebasan pers
Baca juga: Ini Capaian Budi Arie Setiadi 15 Bulan Memimpin Kemkominfo
Pada tahun 2000, Departemen Penerangan resmi berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi informasi yang semakin pesat. Seiring dengan itu, Kominfo mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi dan komunikasi di Indonesia maju sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Sebagai gantinya, pada tahun 2001, dibentuk Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi yang berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi serta kebijakan informasi yang lebih inklusif. Menteri pertama yang menjabat dalam kementerian ini adalah Syamsul Muarif, yang bertugas mengarahkan kebijakan menuju keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah penting pada era ini adalah penyusunan UU Keterbukaan Informasi Publik dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
Seiring waktu, kementerian ini terus berkembang menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang berfokus pada regulasi digital, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta pelindungan data dan keamanan siber. Peran Kominfo sangat krusial di era digital saat ini, dan berbagai kebijakan mengenai transformasi digital serta literasi digital terus dikembangkan di bawah kementerian ini.
Kemajuan teknologi informasi di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan pada cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Kominfo berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik yang mendukung transformasi digital, termasuk implementasi infrastruktur digital, penyediaan layanan internet, serta perlindungan data pribadi.
Namun, Kominfo juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah pengaturan konten digital yang semakin kompleks, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta menjaga keamanan siber. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Kominfo harus terus beradaptasi dan inovatif.
Dampak dari keberadaan Kominfo sangat terasa dalam proses transformasi digital di Indonesia. Melalui kebijakan yang tepat, Kominfo berkontribusi pada peningkatan akses teknologi informasi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta membangun masyarakat yang lebih terinformasi dan terhubung.
Lahirnya Kementerian Komunikasi Digital
Pembentukan Kementerian Digital semakin nyata dengan pengangkatan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi Digital di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meutya Hafid, mantan jurnalis dan Ketua Komisi I DPR, dipercaya untuk memimpin transformasi digital Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, kementerian ini akan fokus pada berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan ekosistem digital di Indonesia.
Salah satu program utama yang menjadi tanggung jawab Meutya adalah Kredit Startup Milenial, yang bertujuan untuk mendukung generasi muda, terutama dalam mengembangkan usaha berbasis teknologi dan inovasi. Program ini diharapkan akan mendorong munculnya ribuan startup baru dengan melibatkan BUMN dan swasta
Selain itu, pemerintah juga mengusung visi hilirisasi digital yang menekankan pengembangan teknologi lokal seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan robotika. Tujuannya adalah mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, baik perangkat keras maupun aplikasi
Meutya juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan kedaulatan data nasional dan meningkatkan infrastruktur internet, yang selama ini menjadi perhatian serius bagi perkembangan teknologi di Indonesia.
- Penulis :
- Wira Kusuma
