Pantau Flash
TransJakarta Uji Coba Bus Listrik Rute Balai Kota-Blok M
Pencairan Gaji ke-13 PNS Masih 'Mengambang'
Tinjau Penanganan COVID-19, Doni hingga Menkes Terawan Sambangi Papua Barat
Komnas Anak Layangkan Panggilan ke-2 pada Lembaga Pimpinan Anies Baswedan
KPK Setor Rp500 Juta dari Perkara Kabid Pembangunan Jalan Muara Enim

3 Langkah Pemerintah 'Bentengi' Sektor Informal dari Virus Korona

Headline
3 Langkah Pemerintah 'Bentengi' Sektor Informal dari Virus Korona Presiden Jokowi memberikan keringanan kepada sektor informal di tengah pandemi COVID-19. (Foto: Antara)

Pantau.com - Pemerintah telah mengeluarkan dana untuk 'bentengi' para pekerja informal seperti Ojek Online hingga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menghadapi virus korona (COVID-19). Maklum saja, sektor informal ini yang paling terdampak dari pandemi COVID-19.

Memang berbagai macam stimulus dan bantuan disiapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh memberikan keringanan pembayaran kredit hingga program bantuan lainnya.

Untuk program bantuan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Program jaring pengaman sosial ini nantinya akan diperuntukan membantu masyarakat bawah yang terkena dampak virus Korona.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Kadin Beri Stimulus hingga Rp1.600 Triliun

Salah satu anggaran tersebut diperuntukan untuk bantuan sosial, kartu sembako hingga program kartu pra-kerja. Adapun untuk bantuan sosial nantinya akan diberikan kepada masyarakat miskin.

Bahkan, pemerintah juga menyiapkan kartu pra-kerja bagi para pelaku UMKM hingga ojek online (Ojol). Khususnya para pekerja informal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat virus Korona.

Berikut ini Deretan Bantuan Pemerintah untuk Menyelamatkan Sektor Informal di Masa Pandemi COVID-19;

1. Program Kartu Pra-Kerja

Ilustrasi kartu pra-kerja. (Foto: Pantau.com/Amin)

Program kartu pra kerja sudah di-launching pemerintah mulai Sabtu 11 April 2020. Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun atau naik dua kali lipat dari rencana awal yang hanya Rp10 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringan kepada sektor UMKM melalui penundaan pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nantinya, para pelaku UMKM ini akan diberikan libur pembayaran angsuran selama 6 bulan ke depan.

Keringanan penundaan pembayaran cicilan juga diberikan kepada UMKM yang mendapatkan dana pinjaman melalui Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk 10,4 juta debitur yang mendapatkan kreditnya melalui lembaga penyalur UMi yang ditunjuk oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yaitu Mekaar, Koperasi, dan online. Sedangkan bagi para calon debitur baik KUR dan UMi, pemerintah akan memberikan kemudahan persyaratan administrasi serta percepatan penyaluran kredit. Untuk KUR, akses pengajuan dapat dilakukan secara online dengan penangguhan sementara berkas-berkas administrasi pengajuan kredit.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemberian keringan pada UMKM ini agar proses produksi bisa tetap berjalan. Sehingga para pelaku UMKM ini tidak melakukan PHK pada karyawannya. "Sehingga aktivitas produksi bisa berjalan dan tidak melakukan PHK," ujar Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

Baca juga:  Ada 3,6 Juta Warung Tradisional yang Perlu Diberdayakan

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki. (Foto: Antara)

Kementerian Perindustrian akan merealokasi anggaran sebesar Rp113,15 miliar. Nantinya anggaran ini sebagian besar diperuntukan untuk membantu industri Usaha Kecil Menengah (UKM) yang paling terdampak virus Korona (COVID-19).

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, mengatakan untuk membantu sektor UKM pihaknya menyiapkan anggaran Rp92 miliar. Angka ini sekitar 81% dari total dana realokasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian.

Menurutnya, untuk membantu sektor UKM, ada empat kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan Wira Usaha Baru (WUB IKM) pada daerah terdampak covid-19. Adapun anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp57 miliar.

Kemudian program yang kedua adalah restrukturisasi mesin dan peralatan IKM. Untuk program ini pemerintah menganggarkan Rp10 miliar. Selanjutnya yang ketiga adalah Program Bantuan Modal Kerja dama bentuk bahan baku. Nantinya untuk menjalankan program ini, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar. 

Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan sentra dan penguatan produk IKM logam, mesin, elektronik dan alat angkut yang terdampak COVID-19. Untuk menjalankan program ini, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar. "Kementerian Perindustrian memprioritaskan untuk membantu UKM. Dana realokasi untuk membantuk UKM sebesar Rp92 miliar atau 81 persen dari rencana realokasi anggaran. Realokasi ini untuk membantu ukm terdampak covid-19 di luar kegiatan Kementerian Perindustrian,"papar Agus.

Sementara itu Kementerian Koperasidan UKM menyiapkan Rp2 triliun untuk meningkatkan daya beli. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk memberikan diskon 25 persen untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM.

"Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Baca juga: Viral Curhatan Ojol Dapat Rezeki Saat Sepi Orderan Karena Pandemik Korona

3. Keringanan Kredit bagi Ojek Online

Ilustrasi pengemudi ojek online. (Foto: Istimewa)

Bagi Ojek Online, pemerintah memberikan keringan pembayaran cicilan motor. Para driver ojol, nantinya akan diberikan relaksasi pembayaran cicilan selama satu tahun

Staf Ahli Kemenko Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi mengatakan, ada tambahan kebijakan lanjutan untuk dampak ekonomi akibat virus korona. Dimana driver ojek online tidak narik atau berada di luar rumah, maka dilakukan pelonggaran atau relaksasi untuk leasing motor ojek online.

"Jadi dilakukan dengan pelonggaran penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayar kredit motor terutama untuk ojol selama setahun," tukasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: