Pantau Flash
Survei: Sejak Pandemi, Aktivitas Anak Main Game Komputer Berkurang
Bayi 50 Hari Asal Cirebon Positif Korona Usai Diajak Orangtua ke Hajatan
Update COVID-19 di Indonesia: Jumlah Positif 30.514, Pasien Sembuh 9.907
KSP: Pemerintah Berhati-hati dan Tetap Waspada Memasuki Era New Normal
Meutya Hafid: Kepemimpinan Penerapan New Normal Tetap di Pemerintah Sipil

Defisit BPJS Kesehatan Naik Tajam Pasca Kenaikan Iuran Dibatalkan MA?

Headline
Defisit BPJS Kesehatan Naik Tajam Pasca Kenaikan Iuran Dibatalkan MA? BPJS Kesehatan. (Foto: IST)

Pantau.com - Kabar iuran BPJS Kesehatan yang sempat naik pada tanggal 1 Januari 2020, kemudian kembali pada nominal semula. Kenapa bisa? ini adalah hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Memang awalnya, Presiden Joko Widodo memberlakukan peraturan itu untuk meminimalisir kerugian BPJS Kesehatan. Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCD) dengan lantas datang ke MA untuk mengajukan keberatan dan memenangkan gugatan.

Juru bicara MA menyampaikan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pasalnya bertentangan dengan pasal lainnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Cari 'Rumus' Lain untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kalau pemerintah bakal mereview ulang soal pembatalan peraturan kenaikan iuran BPJS. Soalnya, keputusan itu pasti akan berdampak pada keuangan perusahaan pelat merah itu yang sudah merugi sejak dulu.

So, bagaimana nasib keuangan bpjs kesehatan yang defisit? pada 18 Februari 2020 lalu, Sri Mulyani mengancam bakal menarik suntikan modal BPJS Kesehatan sebesar Rp13,5 triliun jika kenaikan iuran tak dilakukan.

Nominal tersebut relatif kecil dibandingkan dengan anggaran biaya kesehatan tahun 2020 yang mencapai Rp132 triliun. Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga naik sebesar 83 persen dari Rp26,7 triliun tahun 2019 menjadi Rp48,8 triliun tahun 2020. Jadi, mengapa alokasi untuk BPJS begitu minim. Sri Mulyani berpikir bahwa BPJS Kesehatan terus merugi. Meski sudah berkali-kali disuntikan dana oleh pemerintah, lantas perlu kenaikan tarif iuran biar sedikit membantu perusahaan.

Tetapi dengan batalnya peraturan kenaikan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menyampaikan potensi bertambahnya defisit dari tahun ke tahun. Musababnya, layanan BPJS tak mungkin terhenti, tapi perusahaan akan terkena denda apabila telat bayar rumah sakit. Denda yang sebesar 1 persen dari total klaim tersebut bisa memberatkan APBN.  Jadi berikut ini adalah perkiraan defisit BPJS Kesehatan sampai dengan tahun 2024.

Baca juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Menkeu: Kita Akan Review

2020 : Rp39,5 triliun
2021: Rp50,1 triliun
2022: Rp58,6 triliun
2023 : Rp67,3 triliun
2024 : Rp77 triliun

Besaran iuran bpjs kesehatan yang kini berlaku usai MA mengetukkan palu pada 27 Februari 2020 kembali ke peraturan semula. Adalah Rp25.500 untuk perawatan medis kelas III, Rp51.000 untuk perawatan kelas II, dan Rp80.000 untuk perawatan kelas I.

Sehingga membatalkan tarif yang sempat naik sebelumnya, yaitu Rp42 ribu untuk perawatan kelas III, Rp110.000 untuk perawatan kelas II, dan Rp160.000 untuk perawatan kelas I.

Harapannya, dengan penurunan tarif BPJS Kesehatan ini, akses masyarakat terhadap asuransi kesehatan lebih mudah. Namun, pemerintah perlu membuat langkah yang tepat agar menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi kesehatan sosial tersebut stabil.

Tim Pantau
Sumber Berita
Dari berbagai sumber
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: