Pantau Flash
15.126 Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Sembuh
Ketua Dewan Positif COVID-19, Gedung DPRD Bogor Disterilisasi
Kebijakan Tarik 'Rem Darurat' Dianggap Berhasil, Anies Perpanjang PSBB
Selama Periode 2016-2020 Tercatat 157 Pegawai KPK Telah Mengundurkan Diri
Presiden Jokowi Sebut Pemerintah Tak Bisa Sendirian Atasi COVID-19

Peneliti: RAPBN 2021 Kudu Harus Fokus ke Pemulihan Ekonomi

Peneliti: RAPBN 2021 Kudu Harus Fokus ke Pemulihan Ekonomi Ilustrasi Seorang tenaga kesehatan dengan pakaian pelindung diri lengkap. (Foto: Antara)

Pantau.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, mengatakan alokasi anggaran pada RAPBN 2021 harus fokus kepada sektor yang dapat mendukung terjadinya pemulihan ekonomi.

"Untuk tahun 2021 mendatang, sudah sepantasnya anggaran-anggaran dengan angka yang besar dipusatkan kepada sektor-sektor yang mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi dan ancaman resesi," kata Pingkan di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Pingkan menambahkan penguatan alokasi tersebut juga perlu dilakukan kepada sektor pendidikan, kesehatan maupun perlindungan sosial yang dibutuhkan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari COVID-19.

Baca juga: Erick Thohir Optimis Indonesia Bisa Keluar dari Krisis Akibat Pandemi


Menurutnya, tambahan anggaran dapat diperoleh dari realokasi belanja infrastruktur yang tidak mendesak, karena penguatan di tiga sektor tersebut sangat krusial untuk menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam masa sulit seperti ini.

"Intensifikasi pembiayaan untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan sepatutnya menjadi perhatian dalam postur anggaran dibarengi dengan penguatan program jaminan sosial bagi masyarakat rentan agar dapat kembali pulih dari situasi disrupsi saat ini," katanya.

Pingkan mengatakan konsep pemulihan ekonomi ini tersebut juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka menata kembali alokasi sumber daya ekonomi nasional agar lebih efisien dan efektif untuk tahun-tahun mendatang.

Meski demikian, penyusunan dan pelaksanaan belanja di 2021 juga harus mempertimbangkan adanya prinsip kehati-hatian, karena bisa mengalami adanya penyesuaian seperti yang terjadi di 2020, terutama bila penanganan COVID-19 belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan tentu saja memberikan secercah harapan. Namun kembali lagi, proyeksi dapat berubah sewaktu-waktu dalam praktiknya. Perencanaan yang matang dan eksekusi kebijakan yang tepat yang mampu mendorong tercapainya pemulihan ekonomi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melebarkan defisit anggaran sebesar 0,2 persen dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi 5,7 persen terhadap PDB atau setara Rp1.006,4 triliun, dari sebelumnya 5,5 persen.

Baca juga: Pemerintah Diminta Realokasi Dana PEN untuk Dongkrak Daya Beli


“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pada 2021 dan program yang telah disusun dan dibahas oleh kementerian dengan komisi, maka sementara defisit anggaran naik menjadi 5,7 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat 11 September 2020.

Defisit anggaran tersebut dilebarkan 0,2 persen karena target pendapatan negara untuk tahun depan diturunkan sebesar Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,7 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp1.776,4 triliun.

Di sisi lain, alokasi anggaran belanja negara untuk tahun depan mengalami kenaikan sebesar Rp2,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp2.747,5 triliun.


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: