Pantau Flash
Kasus Positif Korona di Jakarta Tembus 1.000, 126 Orang Tercatat Meninggal
Kasus Pertama! Harimau di Kebun Binatang New York Positif Korona
Bassis Duran Duran, John Taylor Sembuh dari Korona
BMKG Perkirakan Jakarta Akan Diguyur Hujan Hari Ini
Kabareskrim Benarkan Telegram Kapolri Soal Ketersediaan Pangan saat Korona

PPh Dividen Akan Dibebaskan, Ini Syaratnya

Headline
PPh Dividen Akan Dibebaskan, Ini Syaratnya Direktoran Jenderal Pajak (Foto: Kemenkeu/Aik Kuswanaji)

Pantau.com - Pemerintah akan melonggarkan beberapa aturan perpajakan untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. 

Ada dua hal besar yang akan dilakukan pemerintah yaitu membuat seperangkat Undang-Undang tersendiri (Omnibus Law) dan secara paralel merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).  

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Robert Pakpahan menjelaskan, salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah berkaitan dengan penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Dividen dari Dalam Negeri dan Luar Negeri. 

Baca juga: Dibuka 17 September, Amazon Butuh 30.000 Pekerja Nih

Berdasarkan objek pajak yaitu dividen dari dalam negeri, pemerintah akan memberikan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dengan kepemilikan sama dengan atau lebih dari 25 persen (≥ 25 persen), tidak dikenai PPh. WP Badan DN dengan kepemilikan kurang dari 25 persen (< 25 persen) dikenai PPh tarif normal, kecuali diinvestasikan di Indonesia dalam waktu tertentu. 

"Sekarang ini sebagian besar dividen kena PPh, kecuali intercorporate dividen. Intercorporporate dividen adalah dividen yang dibayar oleh suatu korporasi kepada korporasi yang lain tetapi yang menerima dividen memiliki saham lebih dari 25 persen," terangnya.

Baca juga: Soal Persaingan Mobil Esemka, Mendag: Untuk Ekspor Juga Masih Mungkin

Lebih lanjut, sekarang kalau PT A memiliki saham di PT B 25 persen, begitu dia dapat dividen, itu ngga kena PPh. Backgroundnya intercorporate dividen dulu Undang-Undangnya, supaya ekonominya lebih kuat, mendorong insentif untuk konglomerasi, merger, sehingga bikin anak perusahaan itu di-encourage. 

Sekarang, itu tetap tidak kena PPh tapi didorong juga yang investasi. Jadi, setiap penerimaan dividen yang langsung diinvestasikan, di RUU ini dibebaskan dari PPh.

Untuk dividen dari luar negeri, WP Badan dan WP Orang Pribadi Dalam Negeri akan dikenai tarif normal, kecuali bila diinvestasikan kembali di Indonesia dalam waktu tertentu.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: