Pantau Flash
Lin Dan Putuskan Pensiun
DPR Setujui Anggaran Kemenparekraf 2020 Dipangkas Rp2 Triliun
Bertambah 1.447, Kasus Positif Korona di RI Tembus Angka 62.142 Jiwa
Pertama Kalinya dalam 62 Tahun, Sony Akan Berganti Nama
Kreativitas Jadi Kunci e-Commerce saat Lebaran Selama Pandemi COVID-19

Eks Menhan: Trump Satu-satunya Presiden yang Tak Berusaha Satukan Warga AS

Eks Menhan: Trump Satu-satunya Presiden yang Tak Berusaha Satukan Warga AS Jenderal Marinir James Mattis mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertahanan di tahun 2018. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst via ABC News)

Pantau.com - Mantan menteri pertahanan Amerika Serikat, James Mattis telah mengecam berbagai kebijakan Presiden Donald Trump berkenaan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi saat ini. Ia mengatakan Presiden Trump sedang berusaha memecah belah negeri itu.

1. James Mattis menjadi menteri pertahanan sampai tahun 2018
2. Dia mengundurkan diri karena berbeda kebijakan luar negeri dengan Presiden Trump
3. Dia mendesak warga Amerika untuk 'bersatu tanpa presiden'

James yang sebelumnya adalah Jenderal Marinir menulis pemikirannya di salah satu penerbitan di Amerika Serikat bernama The Atlantic. Ia mengaku "marah dan kecewa" dengan berbagai unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Amerika Serikat, setelah tewasnya George Floyd, warga kulit hitam yang tewas di tangan seorang polisi berkulit putih di Minneapolis.

Para pengunjuk rasa selama delapan hari terakhir telah menggelar unjuk rasa ada pula yang berakhir kekerasan, bahkan penjarahan di sejumlah toko-toko. "Donald Trump adalah presiden pertama dalam masa kehidupan saya yang tidak berusaha mempersatukan warga Amerika, dia bahkan tidak berpura-pura berusaha," kata James, dilansir dari ABC News, Jumat (5/6/2020).

"Malah sebaliknya dia berusaha memecah belah kita. Kita sekarang menyaksikan hasil dari usaha sengaja yang dilakukan selama tiga tahun terakhir."

Ini adalah untuk pertama kalinya James secara terbuka mengkritik mantan bos-nya tersebut, sejak dia mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan di tahun 2018. Dia mundur karena menentang kebijakan luar negeri Presiden Trump, khususnya terkait keputusan menarik pasukan Amerika Serikat dari Rusia.

Baca juga: George Floyd Pria AS yang Tewas Disiksa Polisi Ternyata Positif Korona

'Kita bisa bersatu tanpanya'


Presiden Donald Trump membawa Bible di depan gereja St John's di dekat Gedung Putih setelah polisi membubarkan unjuk rasa menggunakan gas air mata. (Foto: via ABC News)

Dalam pernyataannya, James Mattis mengacu kepada keputusan Presiden Trump yang meninggalkan Gedung Putih dan memegang Kitab Suci ketika berdiri di depan gereja St John's. Hari Senin, sebagian peserta unjuk rasa yang berlangsung damai diusir oleh polisi dengan menggunakan gas air mata, sehingga Presiden Trump bisa berdiri menghadap media.

"Kita tahu jika kita lebih baik dibandingkan dengan tindakan semena-mena yang dilakukan pihak berwenang, seperti yang kita saksikan di Lafayette Park," kata Mattis.


Polisi dituduh menggunakan gas air mata guna membubarkan unjuk rasa di dekat gereja St John's sehingga Presiden Trump bisa berkunjung ke sana. (Foto: AP/Alex Brandon via ABC News)

"Kita harus menolak dan membuat mereka yang berwenang bertanggung jawab atas tindakan yang mengejek konstitusi kita."

James Mattis mengatakan tidaklah mudah bagi Amerika Serikat untuk bergerak maju tanpa "kepemimpinan yang matang". "Kita bisa bersatu tanpa dia, berdasarkan kekuatan yang kita miliki yang sudah ada dalam masyarakat sipil," katanya.

Melanggar janjinya untuk diam


James Mattis mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan komentar mengenai pemerintahannya setelah mundur di tahun 2018 sebagai Menteri Pertahanan. (Foto: Reuters/Mike Segar) via ABC News

Ketika James Mattis mengundurkan diri di tahun 2018, dia mengatakan setelah itu tidak akan mengkritik pemerintahan Trump, karena dia memiliki "kewajiban untuk diam".

"Ketika kita meninggalkan pemerintahan, karena perbedaan soal kebijakan, kita harus memberikan mereka yang masih di dalamnya untuk membela negeri ini," katanya di tahun 2019.

Namun dalam pernyataannya hari Kamis, James mengatakan sebagai seorang anggota militer, dia sudah mengucapkan janji untuk melindungi Konstitusi Amerika Serikat.

James mengatakan Gedung Putih harus ingat dengan kata-kata yang dipegang teguh oleh tentara Amerika Serikat sebelum melakukan invasi ke Normandy di Prancis semasa Perang Dunia Kedua.

"Slogan Nazi untuk menghancurkan kita adalah 'Pecah Belah dan Taklukkan', sementara Jawaban Amerika kita adalah 'Dalam Persatuan, ada Kekuatan."

Baca juga: Dicap Teroris oleh Donald Trump, Siapa Sebenarnya Antifa?

Komentar dari pemimpin militer senior

James Mattis adalah jenderal bintang empat yang sudah memiliki pengalaman tempur bertahun-tahun dan banyak dihormati di kalangan militer, sehingga keputusannya berbicara membuat yang lain juga melakukan hal yang sama.

Michael Mullen, Marsekal Angkatan Laut, pernah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata di masa Presiden George W Bush dan Barack Obama, juga membuat pertanyaan yang dimuat di 'The Atlantic'.

"Saya sebenarnya agak enggan membuat pernyataan berkenaan dengan kepemimpinan Presiden Trump, namun kita berada di satu titik penting, dan kejadian dalam beberapa pekan terakhir membuat kita susah untuk diam saja," katanya.

Dia juga mengecam ancaman Presidien Trump untuk menggunakan Undang-Undang 'Insurrection', yang memberi hak kepada Presiden untuk mengerahkan militer. "Saya sangat khawatir ketika mereka melakukan perintah tesebut, anggota militer digunakan untuk kepentingan politik," katanya lagi.

Pengganti James Mattis sebagai Menteri Pertahanan, Mark Esper mendampingi Presiden Trump ketika mengunjungi gereja.


Menteri Pertahanan Mark Esper (tampak di belakang) sekarang menjauhkan diri dari kunjungan Presiden Trump ke gereja St John's. (Foto: AP/Patrick Semansky via ABC News)

Namun sekarang Mark Esper mencoba menjauhkan diri dari peristiwa tersebut, dengan mengatakan dia semula memperkirkaan mereka akan meninjau kerusakan yang terjadi di Lafayette Park dan berbicara dengan tentara.

Dia juga mengatakan tidak mendukung ancaman Presiden Trump untuk mengerahkan militer aktif untuk diturunkan ke jalan guna membubarkan protes. "Opsi menggunakan pasukan militer aktif dalam peran penegak hukum hanya bisa dilakukan sebagai alternatif terakhir, dan hanya dalam situasi yang betul-betul genting," katanya dalam jumpa pers.

"Kita tidak berada dalam situasi itu sekarang."

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: