Pantau.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak tegas jika menemukan dugaan penyimpangan program Kartu Prakerja, setelah lembaga antirasuah itu mengeluarkan tujuh rekomendasi terkait program tersebut.
"Saya harap KPK bisa bergerak lebih tegas dan konstruktif terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan Kartu Prakerja karena berpotensi menguapkan uang negara," kata Didik di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).
Baca juga: Kartu Pra-Kerja Gelombang IV Kapan Rilis?
Pernyataan itu disampaikan Didik terkait langkah KPK memberikan tujuh poin rekomendasi kepada pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Sejak awal Kartu Prakerja dikeluarkan, saya sudah mengingatkan KPK untuk melakukan kajian, analisa, dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut dengan melibatkan PPATK dan BPK," katanya.
Langkah itu, menurut Didik, untuk mencegah terjadi penyimpangan kekuasaan atau 'abuse of power' dan menghindari terjadinya korupsi karena mekanisme pelaksanaan program tersebut berpotensi dan rawan terjadi penyimpangan.
"Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu meminta KPK jangan pernah ragu memberantas korupsi apalagi saat negara sedang susah dan masyarakat menderita menghadapi pandemi COVID-19.
Baca juga: Ternyata Kartu Pra-Kerja Masih Miliki Banyak Kekurangan, Apa Saja?
Menurut dia, hukum itu sangat terukur dan sederhana, tidak perlu pertimbangan yang panjang, asalkan ada unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka seharusnya KPK tidak ragu untuk menindak.
"Korupsi saat darurat bencana merupakan adalah bagian moral hazard yang sangat memilukan dan memalukan buat bangsa ini," katanya.
rn- Penulis :
- Gilang
