Pantau Flash
Di Hari Raya Idul Fitri, Kasus Positif COVID-19 Naik 3.448 dengan Total 1.731.652
Menag Yaqut: Selamat Memperingati Kenaikan Isa Almasih
Anies Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Soal Palestina
11.281 Personel Gabungan Diturunkan Amankan Pelaksanaan Salat Ied di 2.922 Masjid di Jakarta
TPU Pondok Kelapa Tiadakan Kegiatan Ziarah hingga 16 Mei 2021

Arteria Dahlan: Apakah Polri Punya Data Valid Indeks Kriminal Tiap Provinsi

Arteria Dahlan: Apakah Polri Punya Data Valid Indeks Kriminal Tiap Provinsi Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. (Foto: Oji/Man via dpr.go.id)

Pantau.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menuntut Polri agar memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Penggunaan teknologi informasi ini bisa untuk kepentingan indeks kriminalitas di tiap daerah.

Menurutnya, jika Polri punya data soal indeks kriminalitas, maka akan sangat membatu institusi penegakan hukum dan pemerintah pada umumnya. Dia pun mencontohkan, pemanfaatan teknololgi informasi untuk informasi ke investor, terkait dengan peta kejahatan peta kriminalitas dan strategi mitigasi, bagaimana percepatan penanganan dan rasa aman dihadirkan dalam Pilkada juga bagaimana memitigasi konflik di suatu daerah.

"Kita butuh data, kita butuh informasi, suatu hal yang sangat signifikan suatu hal yang penting. Bagaimana penggunaan data sangat penting di dalam pengambilan keputusan. Apakah Polri punya data yang valid dan terpadu, soal indeks kriminal di tiap provinsi, kabupaten, kota? Saya katakan mungkin saja tidak," papar Arteria, yang dilansir dari laman dpr.go.id, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Komisi IX DPR Tegaskan Komunikasi Publik Menkes Terawan Lemah

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pada Pasal 15 huruf J Undang-Undang Polri, Polri memiliki fungsi menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. Namun sampai saat ini kewajiban tersebut tidak terealisasikan, padahal ini menjadi bagian dari tugas dan fungsi Polri, dia berharap Polri mencermati hal ini.

Menurutnya dari aspek politik anggaran, penggunaan teknologi informasi seharusnya tidak jadi masalah bagi Polri. Anggaran teknologi informasi Polri cukup besar, tapi selama ini anggaran tersebut digunakan dalam konteks paradigma proyek, bukan program. Harusnya anggaran tersebut digunakan berdasarkan dan mengacu pada program.

"Program yang mana, yang dahulu sudah ditetapakan, yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, tidak sporadis seperti saat sekarang ini. Saya mohon Pak Kapolri bisa mencermati itu," harap Arteria. 

Baca juga: Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Keluarkan Maklumat Kepatuhan Prokes

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: