Pantau Flash
Tingkatkan Kepatuhan Penjual Rokok dan Masyarakat, Bea Cukai Gelar Operasi Pasar
Wapres Akui Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Masih Lamban
Bamsoet Ingatkan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketahanan Pangan
Menparekraf Ajak Pramuwisata Tingkatkan Pemahaman Tentang Pariwisata Berkelanjutan
Jadi Lokasi Penembakan dan Langgar Prokes, Kafe RM Ditutup Permanen

Nadiem Makarim Beri 'Lampu Hijau' Pembelajaran Tatap Muka untuk Wilayah Ini

Headline
Nadiem Makarim Beri 'Lampu Hijau' Pembelajaran Tatap Muka untuk Wilayah Ini Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mendorong agar daerah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk dapat melakukan pembelajaran tatap muka.

“Saya benar-benar mendorong terutama bagi Pemda di daerah 3T untuk bisa mengakselerasi secepat mungkin dengan melakukan pembelajaran tatap muka, karena di daerah tersebut itulah pendidikan jarak jauh (PJJ) paling sulit dilakukan,” ujar Nadiem dalam diskusi secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Asesmen Nasional Diundur Jadi September-Oktober 2021

Nadiem mendorong agar daerah 3T yang sulit melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ) segera melakukan pembelajaran tatap muka, untuk mengurangi kehilangan kesempatan belajar siswa atau loss of learning.

Sejumlah daerah 3T kesulitan melakukan pembelajaran daring karena berbagai alasan mulai dari jaringan internet, ketersediaan gawai, hingga kondisi geografis.

“Jadi anjuran dari Kemendikbud adalah apalagi untuk daerah daerah 3T, untuk daerah-daerah yang sangat sulit untuk bisa melaksanakan PJJ itu sebaiknya sekolah tatap muka segera bisa dilakukan, karena memang sangat serius risiko kehilangan kesempatan belajar ini. Tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga dunia,” terang dia.

Baca juga: Nadiem Makarim Beri Angin Segar untuk Para Guru yang Ingin Jadi PNS

Apalagi saat ini, wewenang pembukaan sekolah telah didelegasikan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda yang menentukan apakah sekolah bisa dibuka atau tidak, dengan mempertimbangkan kasus COVID-19 di daerahnya.

“Kami memberikan hak kembali kepada Pemda tapi tentunya dengan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah,” kata dia lagi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Gilang K. Candra Respaty

Berita Terkait: