Pantau Flash
Menko Marinves Klaim Bank Dunia Puji Ketangguhan Ekonomi Indonesia
Seluruh Kecamatan di Kota Medan Masuk Zona Merah COVID-19
PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
Nihil Kasus Baru di 6 Provinsi, Positif COVID-19 di Indonesia 29.521 Kasus
PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Juli 2020

Nadiem: Tidak Ada yang Namanya Penghapusan Guru Honorer!

Headline
Nadiem: Tidak Ada yang Namanya Penghapusan Guru Honorer! Nadiem Makarim saat di istana (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa tidak ada penghapusan atau penghilangan tenaga guru honorer di sekolah-sekolah, khusunya di setiap daerah.

"Kalau tidak salah itu salah persepsi bahwa tidak ada yang namanya penghilangan honorer karena jumlah guru honorer kita sangat besar dan mereka banyak sekali yang mengabdi," kata dia di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: IGI Tak Setuju Mendikbud Izinkan Dana Bos Digunakan untuk Gaji Guru Honorer

Ia mengatakan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo bahwa penghapusan itu hanya di pemerintah pusat, bukan tenaga guru honorer di sekolah.

Menurutnya, guru honorer tersebut merupakan kewenangan kepala sekolah dan diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan setempat sehingga sama sekali tidak ada penghapusan tenaga honorer di sekolah.

"Jadi sebenarnya itu tidak bertentangan. Itu kalau tidak salah Menpan RB untuk pemerintah pusat bukan bagi pemerintah daerah," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah meluruskan persepsi isu penghapusan eks-tenaga honorer KII yang saat ini masih bekerja sebagai aparatur sipil negara.

Deputi SDM Kemenpan RB Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan bahwa penghapusan tersebut bukan berarti memberhentikan eks-tenaga honorer, melainkan merapikan status kepegawaiannya dalam tiga skema.

Baca juga: Mendikbud Izinkan 50 Persen Dana Bos Digunakan Untuk Gaji Guru Honorer

Skema pertama bagi eks-tenaga honorer yang masih berusia di bawah 35 tahun bisa mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil. Mereka yang sudah melewati 35 tahun bisa ikut ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: