Pantau Flash
DPRD Jember dengan Bupati Tidak Akur, La Nyalla Bakal Adukan ke Presiden
Erick Thohir Ganti Dirut PT Pembangunan Perumahan
Doni Monardo Sebut Akan Ada Standarisasi Harga Tes PCR
Gempa M 7,1 Maluku Utara Akibat Subduksi Lempeng Laut Filipina
Seorang Pemain Tottenham Hotspur Positif Terinfeksi COVID-19

Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Headline
Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Warga berjalan di lobi kantor BPJS Kesehatan Jakarta Timur, Rabu (30/10/2019). (Foto: Antara/Risyal Hidayat)

Pantau.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kami meminta agar pemerintah segera mengeksekusi putusan MA tersebut sehingga kenaikan iuran tidak jadi diberlakukan," kata Saleh saat dihubungi dari Jakarta, Senin (9/3/2020).

Saleh mengatakan, seluruh fraksi di Komisi IX DPR sudah memiliki kesepahaman dan kesepakatan kolektif bahwa belum waktunya menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Baca juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan: Kami Belum Terima Salinan

Untuk itu, Saleh memuji putusan MA yang mengabulkan gugatan yang disampaikan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

"Kami melihat pemerintah memiliki anggaran untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Terbukti banyak pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah," tuturnya.

Menurut Saleh, harus ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia adalah kesehatan masyarakat.

Baca juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Menkeu: Kita Akan Review

MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020.

Permohonan uji materi diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Mereka meminta MA membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: