Pantau Flash
Robert Minta Pemain Persib Hindari Kerumunan Saat Jalani Latihan Mandiri
Wow, Ternyata Ada Tiga Juta Warga Luar DKI yang Terima Vaksin Covid-19 di Jakarta
Menteri Halim Ajak Kampus Bersinergi Bangun Desa
Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan pada Malam Nanti
Keren! Greysia/Apriyani Tembus ke Final Olimpiade Tokyo

Polemik Dubes Palestina Hadiri Deklarasi KAMI, Bisakah Pemerintah Bersikap?

Polemik Dubes Palestina Hadiri Deklarasi KAMI, Bisakah Pemerintah Bersikap? Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun usai konferensi pers menolak rencana aneksasi Israel atas tanah Palestina di Tepi Barat, yang digelar di Jakarta, Kamis (25/6/2020). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Pantau.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai sanksi bagi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun atas kehadirannya dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah hak Pemerintah Palestina.

"Kalaulah Dubes Zuhair perlu diberikan sanksi karena kehadirannya di acara deklarasi KAMI, yang layak memberikannya adalah Pemerintah Palestina," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Selasa (18/8) atas inisiasi Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah--yang menyebutnya sebagai gerakan moral untuk menuntut keadilan sosial.

Baca juga: Trump Bikin Tambah Panas Palestina dalam Perjanjian UEA-Israel

Din bersama mantan panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dan mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rochmat Wahab, menjadi presidium dalam deklarasi tersebut.

Kehadiran Dubes Zuhair dalam acara itu mendapat sorotan dari sejumlah pihak yang menilainya termasuk sebagai intervensi urusan politik dalam negeri Indonesia--jika deklarasi KAMI dianggap pemerintah sebagai upaya menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang sah, menurut Hikmahanto.

"Suatu hal yang sangat dilarang dalam pergaulan internasional dan sangat wajar bila memang demikian Pemerintah Indonesia melakukan pengusiran Dubes Zuhair," kata Hikmahanto.

Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, menyampaikan klarifikasi pada Rabu (19/8) bahwa Zuhair menghadiri acara tersebut untuk memenuhi undangan dari Din Syamsuddin, yang juga merupakan Ketua Persahabatan Indonesia-Palestina.

Selain itu, Kedubes juga menyebut bahwa partisipasi pihaknya berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut merupakan acara peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Baca juga: Video Warga Palestina Berikan Kado Kecil di Hari Kemerdekaan Indonesia

Pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak melakukan tindakan keras apapun. Dalam pandangan Hikmahanto, hal ini disebabkan dua kemungkinan, yakni pemerintah memahami kekeliruan Dubes Zuhair atau deklarasi KAMI tidak dianggap pemerintah sebagai aksi yang bermaksud menggulingkan pemerintah.

Bagaimanapun, jika kemudian Pemerintah Palestina menilai kekeliruan Zuhair sebagai representasi negara, pemerintah, dan rakyat Palestina di Indonesia itu perlu diberikan sanksi, maka pihaknya "bisa saja memanggil pulang Dubes Zuhair karena insiden ini telah mencoreng kedekatan hubungan antara Indonesia dan Palestina."


Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia