Pantau Flash
Dilarikan ke Puskesmas! Puluhan Warga Alami Luka Bakar Akibat Awan Panas Gunung Semeru
Jembatan Penghubung Lumajang-Malang Putus Diterjang Lahar Dingin Gunung Semeru!
Polri Sosialisasikan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Pekan Depan
Gunung Semeru Meletus, Gubernur Khofifah Perintahkan Segera Evakuasi Warga
Gunung Semeru Erupsi, Warga Diperingatkan untuk Selamatkan Diri

Polisi Tingkatkan Keamanan Sidang Perkara Dugaan Terorisme Munarman

Polisi Tingkatkan Keamanan Sidang Perkara Dugaan Terorisme Munarman Penangkapan Munarman oleh Densus 88. (Foto: Antara)

Pantau.com - Polres Metro Jakarta Timur meningkatkan pengamanan sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 Desember 2021.

Kapolsek Cakung Kompol Satria Darma mengatakan, peningkatan keamanan itu dilakukan guna memastikan jalannya sidang berjalan lancar dan aman.

"Untuk pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan ditingkatkan," kata Satria Darma di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Meski demikian, Satria belum bisa merinci mengenai teknis pengamanan yang dilakukan karena perlu melakukan rapat koordinasi dengan pihak pengadilan.

Baca juga: Berkas Perkara Lengkap, Polri Segera Limpahkan Eks Sekjen FPI Munarman ke Kejaksaan

Satria menjelaskan, jajaran Polsek Cakung selalu melakukan pengamanan sidang tindak pidana terorisme yang diagendakan setia hari Rabu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Nanti kami akan laksanakan rapat koordinasi terkait pengamanan sidang tersebut. Nanti hasilnya dikabari," ujar Satria.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) telah mengagendakan sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman pada Rabu (1/12).

"Kalau yang menentukan tanggal 1 Desember itu majelis hakimnya. Untuk susunan majelis hakimnya tidak bisa disebutkan, dirahasiakan," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal.

Kerahasiaan identitas majelis hakim ini diatur dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pasal 64 PP 77 Tahun 2019.

Tim Pantau
Editor
Noor Pratiwi
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: