Pantau Flash
Trump Berharap Seluruh Warga AS Disuntik Vaksin COVID-19 April 2021
Giannis Antetokounmpo MVP NBA 2020, Kalahkan King James dan Harden
Depok Berikan Kelonggaran Terhadap Aktivitas Warga 2 Pekan ke Depan
Rektor IPB Positif COVID-19 Tanpa Tunjukkan Gejala
Tambahan Kasus Harian COVID-19 RI Rekor Lagi, 4.168 Dinyatakan Positif

PSBB Jakarta Dirongrong Pemerintah Pusat, DPR Ingatkan Hal Mengerikan Ini

PSBB Jakarta Dirongrong Pemerintah Pusat, DPR Ingatkan Hal Mengerikan Ini Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. (Foto: Jaka/man via dpr.go.id)

Pantau.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli. Ia mengatakan, masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, serta satu komando dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Ibu Kota DKI Jakarta.

“Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus COVID-19 menjadi sia-sia," kata Netty dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, yang dilansir dari laman dpr.go.id, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Kasus Harian COVID-19 Naik 3.141 Menjadi 221.523 per 14 September

Menurut Netty, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU semakin terbatas.

"Ibu kota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan COVID-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah.

Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat, juga melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah.

Baca juga: Menkes Terawan: 11 Ribu Tempat Tidur Disiapkan untuk Pasien OTG COVID-19

Legislator Fraksi PKS itu juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.

“Mengingat Jakarta adalah Ibu Kota Negara, juga etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan COVID-19, imbasnya akan serius. Bahkan sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI,” pungkas Netty.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: