Pantau Flash
Mantap! DKI Jakarta Catat Angka Kesembuhan Harian Covid-19 Tertinggi
Wagub DKI Jakarta Rangkul Ormas untuk Jaga Stabilitas Ibu Kota, Sebut Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu

Said Iqbal Tegaskan KSPI Tidak Terlibat dalam Pembahasan UU Ciptaker

Said Iqbal Tegaskan KSPI Tidak Terlibat dalam Pembahasan UU Ciptaker Ketua KSPI Said Iqbal saat menyampaikan keterangannya di depan DPR/DPD/MPR RI dalam aksi, Selasa (25/8/2020). (Foto: Antara/Livia Kristianti)

Pantau.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan saat ini tengah mempersiapkan aksi penolakan lanjutan.

"Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi, terlibat membahasnya," kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Sikap KSPI, tegasnya, sudah sejalan dengan komitmen buruh yang sampai saat ini menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.

Baca juga: KSPI Bakal Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Tidak hanya itu, serikat pekerja dan buruh saat ini juga tengah mempersiapkan aksi lanjutan untuk menolak UU Cipta Kerja setelah sebelumnya melakukan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020.

"Ke depan aksi penolakan Omnibus Law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang," kata Said.

Menurut Said, ada empat langkah yang sudah dan akan dilakukan para buruh, yaitu mempersiapkan aksi lanjutan terukur, terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional serta mempersiapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil.

Baca juga: Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Cempaka Putih Antisipasi Demo Buruh

Selain itu, mereka juga akan meminta legislative review ke DPR RI dan executive review ke pemerintah. Langkah terakhir adalah melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: