Pantau.com - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengkritisi sikap pemerintah yang membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya, hanya untuk memadamkan isu politik.
Pernyataan itu disampaikan oleh Yan Mandenas dalam diskusi publik yang diadakan oleh Amnesty Indonesia yang bertajuk "Mengulas Tim Investigasi Independen Penembakan Hitapida" yang dilakukan secara virtual, Jumat (2/10/2020).
"Saya pikir yang terpenting dari waktu ke waktu setiap ada kejadian di Papua tim investigasi di bentuk, setelah itu tidak ada juga yang diumumkan ke publik seperti apa sampai dengan tindak lanjut proses hukum sampai proses akhir, ini kita tidak pernah dengar," kata Yan Mandenas, seperti dikutip Pantau.com.
Baca juga: Mahfud MD: Tidak Ada Jalan Lagi bagi Papua untuk Meminta Kemerdekaan
"Saya akan mengawal untuk mengetahui kinerja dari tim investigasi ini. Apakah ini hanya sekedar formal saja untuk memadamkan isu politik terkait penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya. Ataukah ini benar-benar keseriusan pemerintah membenahi kesalahan-kesalahan pemerintah selama ini di Papua," terangnya.
Anggota Fraksi Gerindra itu juga menyoroti pernyataan Polda Papua yang menyebutkan Pendeta Yeremia ditempak oleh KKB. "Saya mendapat dua persepsi yang berbeda. Antara persepsi dari masyarakat kemudian persepsi dari Polda yang langsung meng-counter informasi yang seakan akan ini dilakukan oleh KKB tanpa melalui sebuah investigasi yang jelas," kata Yan.
Ia pun meminta Polda untuk bertanggung jawab atas hasil yang telah diumumkan ke publik bahwa penembakan itu dilakukan oleh KKB. "Akurasi informasinya apa, alat ukurnya apa. Sehingga Polda bisa merilis informasi ke publik."
Yan mengakui, sehari setelah penembakan, keluarga Pendeta Yeremia menyampaikan kronologis yang ia terima langsung dari Bupati Intan Jaya. "Karena prinsipnya proses penembakan yang terjadi di Papua ini kita ingin dilakukan secara total evaluasinya. Jangan sampai terus menerus terulang. Jadi pemerintah harus membuka diri untuk mengeoreksi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, bukan instusi, oknum terhadap masyarakat Papua karena kita tidak mau terus menerus," paparnya.
Baca juga: Marinus: Vanuatu Tak Mendikte, Tapi Ingatkan Kewajiban Indonesia pada Papua
Yan mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini sebenarnya membutuh presure dari publik dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah agar masalah penembakan Pendeta Yeremia menjadi salah satu barometer untuk persoalan di Papua selama ini, termasuk pelanggaran HAM.
"Jangan sampai ini kita teriak habis terus di permukaan tapi saya mau ini kita telusuri keseriusan pemerintah untuk melihat Papua menjadi bagian penting aspek pelanggaran HAM, yang bukan saja kita bicara di tataran internasional tapi ini juga menjadi konsumsi masyarakat global," katanya.
"Saya lihat dari waktu ke waktu, setiap ada insiden penembakan di Papua, sepertinya pemerintah pusat tutup mata kalau tidak disuarakan oleh berbagai macam LSM dan stakeholder yang punya kepedulian terhadap Papua. Itu pemerintah sendiri tutup mata dan tak pernah merasa bertanggung jawab dan bersalah terhadap itu."
- Penulis :
- Noor Pratiwi
