Pantau - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan dari eks Wamenkumham Denny Indrayana terkait pengembalian sistem Pemilu proporsional tertutup menciptakan spekulasi politik.
Hasto meminta Denny untuk bertenggungjawab atas pernyataannya, karena bersifat menuduh adanya skenario politik yang dimainkan pemerintah.
"Kami sangat menyesalkan pernyataan Denny Indrayana yang telah menciptakan suatu spekulasi politik, bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintah," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Senin (29/5/2023).
Baca Juga: Tanggapi Isu Pemilu Tertutup, Sekjen PKS: Rumor Tak Perlu Ditanggapi Serius
Hasto balik menuding jika pernyataan yang dilontarkan Denny bisa saja terjadi saat ia menjadi Wamenkumham di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi, jangan-jangan di pengalaman Pak Denny di pemerintahan sebelumnya sepertinya (terjadi intervensi hukum). Kemudian, (disangka) terjadi di dalam pemerintahan saat ini," ujarnya.
Hasto mengklaim, PDIP sama sekali tidak pernah terbukti melakukan kecurangan dalam Pemilu. Ia mengaku bekerja secara organik untuk mendapat dukungan rakyat.
Baca Juga: Bareskrim: Jangan Sampai Dana Ilegal dari Narkoba Masuk Dalam Kontestasi Politik
"Sehingga beliau harus mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menyebabkan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," lanjutnya.
Bagi PDIP, lanjutnya, keputusan terkait sistem proporsional tertutup atau terbuka tidak menjadi masalah. Menurutnya, PDIP karena telah menyiapkan para kadernya.
"PDIP selalu siap baik Pileg dengan proporsional terbuka maupun tertutup. Meskipun PDIP mendorong kelembagaan politik proporsional tertutup," pungkasnya.
Hasto meminta Denny untuk bertenggungjawab atas pernyataannya, karena bersifat menuduh adanya skenario politik yang dimainkan pemerintah.
"Kami sangat menyesalkan pernyataan Denny Indrayana yang telah menciptakan suatu spekulasi politik, bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintah," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Senin (29/5/2023).
Baca Juga: Tanggapi Isu Pemilu Tertutup, Sekjen PKS: Rumor Tak Perlu Ditanggapi Serius
Hasto balik menuding jika pernyataan yang dilontarkan Denny bisa saja terjadi saat ia menjadi Wamenkumham di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi, jangan-jangan di pengalaman Pak Denny di pemerintahan sebelumnya sepertinya (terjadi intervensi hukum). Kemudian, (disangka) terjadi di dalam pemerintahan saat ini," ujarnya.
Hasto mengklaim, PDIP sama sekali tidak pernah terbukti melakukan kecurangan dalam Pemilu. Ia mengaku bekerja secara organik untuk mendapat dukungan rakyat.
Baca Juga: Bareskrim: Jangan Sampai Dana Ilegal dari Narkoba Masuk Dalam Kontestasi Politik
"Sehingga beliau harus mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menyebabkan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," lanjutnya.
Bagi PDIP, lanjutnya, keputusan terkait sistem proporsional tertutup atau terbuka tidak menjadi masalah. Menurutnya, PDIP karena telah menyiapkan para kadernya.
"PDIP selalu siap baik Pileg dengan proporsional terbuka maupun tertutup. Meskipun PDIP mendorong kelembagaan politik proporsional tertutup," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
