Forgot Password Register

Bamsoet Persilakan DPR Ajukan Hak Angket Tolak PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Bambang Soesatyo (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah) Bambang Soesatyo (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI mewacanakan akan mengajukan hak angket atas penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait pelarang eks koruptor maju menjadi calon legislatif (caleg).

Menaggapi hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mempersilakan jika ada yang berencana menggulirkan hak angket PKPU. Menurutnya, sikap DPR keberatan dan tidak setuju dengan keputusan KPU menggeluarkan PKPU yang diduga ada pelanggaran peraturan undang-undang.

"Bagi saya silakan saja itu digulirkan. Tapi yang pasti, sepanjang yang saya ketahui memang Komisi II dan sebagai sikap DPR keberatan atau tidak setuju dengan keputusan KPU mengeluarkan PKPU di mana ada dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang. Pertama yang berkaitan dengan larangan mantan terpidana korupsi itu dicalegkan," ucap Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi Hormati KPU Soal Mantan Napi Dilarang Nyaleg

Meski begitu, Bamsoet menuturkan, jika ingin menggulirkan hak angket semua harus sesuai dengan mekanisme di DPR di mana hak angket itu bisa bergulir dengan syarat sekurang-kurangnya dua fraksi dan minimal 25 anggota yang mengajukan.

Politisi Golkar itu menilai PKPU soal pelarangan eks koruptor nyaleg memang patut dipertanyakan. Menurutnya PKPU tersebut telah merampas hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih.

"Tapi sejauh itu tidak ada tentu tidak boleh satu lembaga pun yang mencabut hak warga negara karena telah dijamin oleh konstitusi," tuturnya.

Baca juga: Golkar Siap Jalani Peraturan KPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Asal...

"KPU memang boleh membuat peraturan, tapi yang menjadi persoalan peraturan itu tidak boleh menabrak undang-undang di atasnya. Karena bisa menjadi preseden yang buruk bagi bangsa ini ke depan," pungkasnya.

Saat ditanya perlu atau tidak hak angket untuk PKPU digulirkan, Bamsoet memilih menyerahkan sepenuhnya kepada 506 anggota DPR yang bekerja.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More