Forgot Password Register

Bawaslu: Dari 6.474 Kasus Pelangaran Pemilu, Provinsi Jatim Terbanyak

Bawaslu: Dari 6.474 Kasus Pelangaran Pemilu, Provinsi Jatim Terbanyak ilustrasi (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memproses 6.474 kasus dugaan pelanggaran Pemilu di tingkat kabupaten dan kota hingga 18 Maret 2019. Anggota Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilu, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan, ke 6.474 kasus itu laporan dugaan pelanggaran 678 kasus dan temuan dugaan pelanggaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum 6.277 kasus.

Baca juga: Bawaslu Lakukan MoU Komitmen Kampanye Pemilu, Ini Tanggapan KPU

"Kasus itu telah diproses hingga 18 Maret 2019 dan 105 kasus masih dalam proses," ujar Ratna Dewi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (24/3/2019).

Ia mengatakan, pelanggaran itu berupa pidana 539 kasus, administrasi 4.653 kasus, kode etik 106 kasus, hukuman lain 634 kasus dan kategori bukan pelanggaran 437 kasus.

Ratna Dewi menjelaskan, untuk provinsi paling tinggi pelanggaran berada di Jawa Timur 3.002 temuan, Sulawesi Selatan 571 temuan. Sementara di Sulawesi Tengah 470 temuan, Jawa Barat 390 temuan, dan Jawa Tengah 364 temuan.

"Sumatera Barat tidak termasuk lima besar pelanggaran Pemilu," tegasnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum juga telah memutus tujuh kasus politik uang tersebar di Kepulauan Riau satu kasus, DKI Jakarta tiga kasus, Jawa Barat satu kasus, Nusa Tenggara Barat satu kasus dan Jawa Tengah satu kasus.

Politik uang itu dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD dan pelaksana kampanye.

"Mereka dipidana penjara tiga sampai enam bulan dan satu kasus tidak terbukti," katanya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pencegahan, mengawasi dan menindak kasus pelanggaran Pemilu dan berharap partisipasi aktif pihak lain terutama insan pers, pemerintahan daerah dan lain dalam mengawasi Pemilu.

Baca juga: Viral Mobil TNI di Acara Prabowo-Sandi, Bawaslu Angkat Bicara

"Saya sangat mendukung kegiatan ini, karena mendudukan empat unsur dalam satu ruangan dan setelah pertemuan ini diharapkan bisa melahirkan komitmen bersama dapan pengawasan Pemilu," katanya.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More