Pantau Flash
Tolak Pinangan Barca dan PSG, De Ligt: Saya Mengagumi Juventus
Hingga Akhir 2019, Blok Masela Bisa Dongkrak Cadangan Migas 300 Persen
Pompeo: China Bertanggung Jawab Atas Noda Abadi Abad Ini!
Novri Setiawan Dihukum 2 Laga, Persija Didenda Rp75 Juta
Komedian Nunung Ditangkap Polisi karena Narkoba, Tes Urinenya Positif

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Administrasi Lembaga Quick Count

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Administrasi Lembaga Quick Count Sidang laporan kecurangan BPN di Bawaslu (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara dan prosedur soal pendaftaran dan pelaporan lembaga survei dalam Pemilu (Pemilihan Umum).

Keputusan itu diucapkan Abhan, selaku Ketua Majelis Hakim dalam persidangan lanjutan yang digelar di ruang sidang Bawaslu RI, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Gelar Sidang Putusan, Bawaslu Sebut KPU Langgar Tata Cara Input Situng

"Mengadili, satu, menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat," ucap Abhan.

Usai membacakan putusan itu, Abhan kemudian meminta kepada KPU untuk mengumumkan siapa saja lembaga survei yang tidak membuat laporan terkait penghitungan cepat.

"Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga pengitungan cepat yang tidak memasukan laporan ke KPU. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia," kata Abhan.

Sementara, anggota majelis hakim, Rahmat Bagja menambahkan KPU juga terbukti tidak menyampaikan informasi kepada lembaga survei agar memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan.

Sebab, seharusnya laporan-laporan lembaga survei itu dilakukan paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei. Sehingga, hal-hal itulah yang dinilai telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan KPU.

Baca juga: Meski Dinyatakan Salah, Bawaslu Tetap Minta Situng KPU Dipertahankan

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi ke lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan," tegas Bagja.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: