Forgot Password Register

Dianggap Kooperatif oleh KPK, Bagaimana Peluang Eni Saragih Jadi JC?

Dianggap Kooperatif oleh KPK, Bagaimana Peluang Eni Saragih Jadi JC? Eni Saragih (Foto: Antara/Reno Esnir)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan akan menerima pengajuan Justice Collaborator (JC) yamg diajukan tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih. 

Meski begitu sikap koperatif Eni dengan mengakui pernah menerima suap dan mengembalikan uangnya kepada KPK, akan menjadi pertimbangan KPK menerima pengajuan JC tersebut. 

"Kami akan mempertimbangkan sikap koperatif ini sebagai alasan yang meringankan sekaligus terkait permohonan JC yang diajukan oleh tersangka. Namun tentu KPK tetap akan melihat sejauh mana tersangka secara konsisten mengakui perbuatannya dan membuka peran pihak lain seluas-luasnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Baca juga: Eni Saragih Klaim Uang Rp 1,3 Miliar Seluruhnya Berkaitan dengan Kasus PLTU Riau-1

Ia menambahkan selama proses penyidikan setidaknya mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu telah mengakui beberapa hal terkait perkara suap PLTU Riau-1.  

"Seperti penerimaan-penerimaan terkait proyek PLTU Riau-1, pertemuan-pertemuan dan peran pihak-pihak lain baik yang sudah menjadi tersangka ataupun saksi dalam kasus ini, seperti dari unsur politisi ataupun BUMN," jelas Febri.

"Keterangan-keterangan tersebut akan dibuka secara lengkap di persidangan bersama bukti-bukti lain. Penyidik saat ini sedang dalam proses finalisasi berkas perkara untuk tersangka ES," tambahnya.

Baca juga: Kata Eni Saragih, Bukan Setnov yang Suruh Gunakan Uang Suap untuk Munaslub Golkar

Kasus suap proyek PLTU Riau-1 bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada pertengahan Juli 2018 lalu. Dari operasi senyap tersebut KPK menyita uang Rp500 juta dari tangan Mantan wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang tersebut diduga bagian dari suap yang telah diberikan Kotjo kepada kader Golkar tersebut. 

KPK menyebutkan pemberian suap dilakukan agar Eni membantu proses penunjukan anak perusahaan milik Kotjo, PT Samantaka Batubara, sebagai anggota konsorsium pada proyek tersebut. Total suap yang diterima Eni disebutkan sebanyak Rp4,7 miliar.

Dalam pengembangannya, KPK kembali menetapkan satu orang tersangka pada pertengahan Agustus 2018 lalu, yakni mantan sekjen Golkar Idrus Marham. Mantan menteri Sosial itu diduga sebagai pihak yang membantu Eni untuk mendapatkan uang dari Kotjo. Dalam perkara ini, Idrus disebut juga pernah dijanjikan oleh Kotjo akan mendapatkan bagian fee sebanyak USD1,5 juta. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More