Pantau.com - Indonesia telah resmi menjadi pemegang 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Terkait hal tersebut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi selesainya divestasi tersebut.
"Pertama selesainya freeport divestasi 51 persen terlepas dari perdebatan kita apresiasi (dari) serikat buruh," ujarnya saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).
Lebih lanjut ia meminta agar permasalahan terkait kasus buruh turut diperhatikan. Sebab pihaknya mencatat 8.100 orang buruh di PHK tanpa kejelasan.
"Karena kita apresiasi, sampaikan ke Jokowi. Langkah pertama adalah panggil lagi 8.100 orang buruh freeport tanpa kejelasan. Kan sudah milik kita. Dulu kan milik asing. Bagus," ungkapnya.
Baca juga: Gara-gara Data Pekerja, KSPI Sebut Pemerintah 'Kibuli' Rakyat
Ia meminta agar ada penyelesaian terkait masalah ini dengan dipanggil kembali para tenaga kerja itu untuk bekerja.
"Kembalikan rakyat (pekerja) itu, mau diletakkan di anak perusahaan, atau dimana, itu kita serahkan pada kebijakan pemerintah karena 8.100 itu banyak," ungkapnya.
Selain itu ia juga meminta target pembangunan smelter dapat segera dilaksanakan. Sebelumnya proses pembangunan smelter ini ditargetkan rampung dalam 5 tahun.
"Segera penuhi pembangunan smelter, walaupun Richard Adkerson komisaris Freeport McMoRan akan buat smelter secepatnya, kan enggak jelas kapan," pungkasnya.
Baca juga: Acungkan Jempol! Perjuangan PLN Tembus Pulau Terdekat Anak Gunung Krakatau
Sebab kata dia, jika smelter dibuat maka hasil yang didapat bukan hanya tembaga tapi juga ada emas, lithium dan uranium.
"Bahkan kan anggota kami pengelola smelter Freeport namanya PT Smelting. Limbahnya bisa 100 persen (jadi) amonia (bahan baku pukul urea),"katanya.
"Pupuk bisa turun kalo kita ada smelter Freeport, kalau pupuk turun, petani untung, ongkos mahal bertani. Amonia. Itu baru PT Smelting kecil, Seperseratus dari freeport, udah segera bikin smelter," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
