Forgot Password Register

Headlines

Eks Komisioner Sebut Hal Ini akan Turunkan Kepercayaan Publik pada KPU

Eks Komisioner Sebut Hal Ini akan Turunkan Kepercayaan Publik pada KPU Diskusi KPU dan Bawaslu (Foto:Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas menilai kebijakan untuk pembatalan penyampaian visi-misi pasangan capres-cawapres dan pemberian kisi-kisi pertanyaan debat akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU.

Menurutnya, tingkat kepercayaan publik bisa dilihat dengan dimensi internal, yang dimaksud dimensi internal itu sendiri yakni yang menyangkut profesionalisme KPU, tranparansi, dan integritas. Kebijakan pembatalan penyampaian visi misi dan pemberian kisi-kisi masuk kepada aspek profesioanlisme KPU.

"Misal terkait dengan rencana pembacaan visi misi sebelum debat. Mestinya kpu tak perlu menawarkan kalo dia (pemaparan visi misi) bagian dari keputusan atau hal yang harus dilakukan oleh peserta pemilu. Kalau memang sudah diputuskan, otomatis peserta pemilu akan ikut. Kalau masih dalam tataran konsep, jangan ditawarkan pada peserta pemilu, pasti tidak akan pernah ketemu," ujar Sigit dalam sebuah diskusi bertajuk 'Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019' di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Baca juga: Dinilai Tidak Netral, ACTA Laporkan Anggota KPU Pramono Ubaid ke DKPP

Untuk itu dirinya menilai, pembatalan memberikan fasilitas penyampaian visi-misi kepada pasangan capres-cawapres ini merupakan ketidakmatangan KPU dalam merumuskan kebijakan. Sehingga, menurutnya, yang terjadi seperti sekarang menjadi perdebatan dan para peserta menjadi korbannya.

Selain itu, Sigit pun mempertanyakan kebijakan pemberian kisi-kisi pertanyaan debat kepada pasangan capres-cawapres. Ia menilai kebijakan ini sangat aneh. Sebab debat dinilainya berpotensi hanya menjadi guyonan.

"Sesuatu yang tidak bocor, oke tidak bocor ke kandidat, tapi kalo nanti bocor ke publik bagaimana? Kemudian publik membuat tebak-tebakan soal mana yang keluar, lalu publik membuat jawaban. Akhirnya debat hanya akan jadi guyonan dan bercandaan masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Polemik Pemberian Kisi Kisi Debat Pilpres, KPU Singgung Timses Paslon 

Lebih lanjut, Sigit menegaskan dari aspek ketidak profesionalan dalam merumuskan kebijakan ini akan membuat tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menjadi turun.

"Ini ketidakprofesionalan dalam mendesain sebuah kebijakan yang kemudian berdampak pada stigma meskipun stigma itu sendiri tidak benar," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More