Pantau Flash
KPK Geledah Kantor Dinas PU Medan
Sainsbury Akan Stop Berjualan Kembang Api
Timnas Panahan 'Downgrade' Target Medali di SEA Games 2019
Pertumbuhan Ekonomi China di Kuartal ke-3 Meleset dari Ekspektasi
Kementan Dorong Penambahan Satu Juta Petani Milenials

Ini Alasan Polisi Tak Lakukan Penahanan Terhadap Joko Driyono

Headline
Ini Alasan Polisi Tak Lakukan Penahanan Terhadap Joko Driyono Joko Driyono (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Penyidik Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola tak melakukan penahanan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan barang bukti pengaturan skor.

Tidak dilakukannya penahanan terhadap pria yang kerap disapa Jokdri itu memiliki beberapa alasan dan pertimbangan, salah satunya yakni ancaman hukuman dalam tindak pidana yang dilakukannya tidak mencapai 5 tahun penjara.

"Perusakan hanya 2 tahun (penjara) ancamannya," ucap Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Ini Alasan Pemeriksaan Joko Driyono Memakan Waktu 22 Jam

Selain itu, sikap kooperatif yang ditunjukan oleh Jokdri yakni selalu datang dalam agenda pemeriksaan juga menjadi faktor. Sehingga, penyidik memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap sosoknya. "Semua menjadi pertimbangan dan wewenang penyidik," singkat Argo.

Diberitakan sebelumnya, Joko Driyono telah ditetapkan sebagai tersangka karena merusak barang bukti terkait pengaturan skor, pada Kamis 14 Februari 2019 lalu.

Jokdri telah terbukti sebagai aktor intelektual yang memerintahkan tiga pesuruhnya, yaitu Muhammad MM alias Dani, Musmuliadi alias Mus dan Abdul Gofar melakukan perusakan barang bukti di kantor Komisi Disiplin PSSI yang sempat digeledah Satgas Anti Mafia Sepakbola beberapa waktu lalu.

Baca juga: Disebut Jadi Aktor Intelektual, Motif Jokdri Instruksikan Rusak Barang Bukti Diselidiki

Sebab, Jokdri yang memerintahkan ketiganya melakukan perusakan garis polisi atau masuk tanpa izin ke tempat yang telah disegel polisi, kemudian memerintahkan melakukan perusakan barang bukti dan pencurian mengambil laptop terkait kasus dugaan pengaturan skor.

Lantaran telah mengakui segala perbuatannya, Jokdri dijerat dengan Pasal 363 yang terkait pencurian dan pemberatan serta Pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan Pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di Pasal 232 dan Pasal 233.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: