Pantau.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senin (21/1/2019)
Rapat ini membahas soal pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan migas yang berada di bawah Kementerian ESDM. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII fraksi Demokrat, M Nasir ini mengungkap, limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan migas masih tergolong besar.
Baca juga: RDP dengan Kementerian ESDM, Komisi VII DPR Dibuat Heran Soal Izin Usaha Perusahaan Tambang
Kementerian ESDM bahkan mencatat, yang paling besar adalah limbah yang dihasilkan oleh wilayah kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang tercatat sampai 2018 mencapai 27,27 ribu ton.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Iwan Prasetya Adhi mengatakan, besarnya limbah tersebut berasal dari akumulasi dari wilayah kerja CPI yang sudah digarap sejak zaman pendudukan Belanda dan ditambah lagi besar wilayah kerja dan produksinya.
"Wilayah kerjanya kan luas, presentase dihitung juga berdasarkan luas kan. Kalau WK itu besar ya limbahnya juga besar, walaupun presentasenya kecil, apalagi dia sudah dari zaman Belanda kan, jadi kumulatif berton-ton itu," ujarnya saat ditemui di sela rapat.
Baca juga: Negara 'Panen' dari Penerimaan Migas di Tahun 2018
Untuk diketahui Limbah B3 yakni, bahan sisa suatu usaha atau kegiatan yang Berbahaya dan Beracun atau kerap disingkat B3.
Limbah tersebut memgandung zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus.
- Penulis :
- Widji Ananta
