Forgot Password Register

Headlines

KPK Temukan Ratusan Aset Daerah Bermasalah di Papua

KPK Temukan Ratusan Aset Daerah Bermasalah di Papua Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ratusan aset daerah bermasalah di Provinsi Papua. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan ada tanah berlokasi di Papua sekurangnya bernilai Rp111 miliar yang masih dalam sengketa dengan pihak lain. 

Tak hanya itu, KPK juga mengidentifikasi hotel berlokasi di Papua senilai Rp96,5 miliar, serta tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp107 miliar.

"KPK mengidentifikasi persoalan pada pengelolaan aset daerah. Hal ini hampir selalu menjadi temuan berulang serta rekomendasi penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," kata Febri kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Baca juga: KPK Minta Jadwal Ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

Sementara di Jayapura, juga ditemukan sejumlah aset yang bermasalah. Di antaranya, 71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga, 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan atau saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat, dan 7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit atau puskesmas dan tanah jalan.

"Pagi ini, Tim KPK secara paralel melakukan koordinasi dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi Papua terkait dengan koordinasi dan supervisi penindakan serta upaya penyelamatan aset," kata Febri.

Ia menambahkan, KPK berupaya menggenjot optimalisasi pendapatan daerah. Di antaranya dengan implementasi tax online di beberapa pemda yang telah siap serta optimalisasi sumber pendapatan lain yang berkelanjutan.

Baca juga: Ini Harapan Ketua KPK Soal Pansel Capim Bentukan Presiden Jokowi

Selain itu, KPK juga mendorong penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang terkait dengan jabatan.

"Berdasarkan data yang ada, hanya 12 pemda yang telah menyampaikan pelaksanaan penjatuhan sanksi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN," ungkapnya.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More