Pantau Flash
Akibat Demo Catalan, Partai El Clasico Diundur
Mahathir Mohamad Dipastikan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Nasihati Anak Muda, Jack Ma: Kebanyakan Orang Pintar Ingin Menang
KPK Geledah Kantor Dinas PU Medan
Sainsbury Akan Stop Berjualan Kembang Api

LPSK Benarkan Adanya Permintaan Perlindungan Keluarga Korban 22 Mei

LPSK Benarkan Adanya Permintaan Perlindungan Keluarga Korban 22 Mei Ilustrasi kericuhan Aksi 22 Mei. (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mardiansyah, membenarkan adanya permohonan perlindungan anggota keluarga korban tewas pascaperistiwa kericuhan 21-22 Mei.

"Mereka didampingi kuasa hukumnya, merasa kurang nyaman karena oleh kepolisian seringkali didatangi untuk dimintai informasi dan lain sebagainya," ujar Mardiansyah di kantor LPSK, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Pria yang akrab disapa Semar itu menambahkan, jika anggota keluarga merasa ada dugaan pelanggaran HAM yang berat, diduga oleh kepolisian, dalam pemeriksaan kasus tersebut.

"Keluarga korban ini juga sudah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebenarnya, tadi disampaikan kuasa hukumnya kalau ada dugaan pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Baca juga: Polisi: 4 Korban Tewas Kericuhan Aksi 22 Mei karena Peluru Tajam

Menurut Mardiansyah, dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, LPSK bisa memberikan hak-hak korban dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat apabila memang sudah mendapatkan rekomendasi atau pernyataan dari Komnas HAM.

"Jadi itu nanti kita minta tolong dilengkapi berkas-berkasnya dari Komnas HAM," ujarnya. 

Mardiansyah menolak anggapan bahwa LPSK lambat dalam bekerja sebab menurutnya LPSK sudah bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-Undang.

"LPSK tidak pernah tidak mau memberikan perlindungan, namun ketika LPSK tidak memberikan perlindungan artinya LPSK memang tidak bisa memberikan perlindungan berdasarkan mandat Undang-Undang," kata dia.

Baca juga: Polri dan Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Usut Korban Aksi 22 Mei

Mardiansyah mengatakan setelah semua persyaratan formal berupa identitas dan lain sebagainya masuk, akan dilakukan pendalaman dan disampaikan dalam rapat paripurna untuk diketok palu kasusnya diterimanya atau tidak.

"Permohonan itu baru awal sekali dan masih harus melewati proses panjang. Mereka baru bawa berkas nama-nama dan kronologi peristiwa, ini masih harus kita telaah dan kita pelajari," tuturnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: