Forgot Password Register

Usai Diperiksa KPK Soal Kasus Meikarta, Ini Kata Ahmad Heryawan

Usai Diperiksa KPK Soal Kasus Meikarta, Ini Kata Ahmad Heryawan Ahmad Heryawan usai diperiksa KPK (Foto: Antara/Aprilio Akbar)

Pantau.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dimintai keterangan oleh penyidik KPK mengenai surat delegasi pelayanan dan penandatanganan rekomendasi pembangunan komersial area proyek Meikarta. 

Melalui surat bernomor 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Meikarta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jabar.

Baca juga: Penuhi Panggilan KPK, Ahmad Heryawan Tegaskan Belum Terima Surat Panggilan Pemeriksaan

Menurut Aher, surat delegasi itu memang harus dikeluarkan karena merujuk pada Perpres 97 tahun 2014. 

"Pemprov Jabar itu tidak boleh ditanda tangan gubernur. Oleh karena itu harus dikeluarkan keputusan gubernur berdasarkan Perpres 97/2014. Isinya memberikan pendelegasian kepada kepala dinas PMPTSP untuk menandatangani rekomendasi tersebut," kata Aher usai diperiksa KPK, Rabu (9/01/2019).

Rekomendasi yang dimaksud merupakan pengurusan izin proyek Meikarta di atas lahan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 84,6 hektare. Aher menjelaskan, sebelumnya Pemda Bekasi mengajukan proyek pembangunan seluas 143 hektare. Namun Pemprov hanya merekomendasikan 84,6 hektare karena mengacu pada surat keputusan Gubernur tahun 1993.

"Kalau yang 84,6 hektare sudah clear makanya rekomendasi dikeluarkan Pemprov. Kalau enggak clear enggak mungkin dikeluarkan. Yang diajukannya kalau enggak salah 143 (hektare). Nah yang 84,6 hektare itu lah kemudian diberikan rekomendasi oleh Pemprov. Sisanya belum. Kita enggak ada terkait dengan yang sisanya," ujar kader PKS itu.

Baca juga: Mangkir Dua Kali dari Panggilan, KPK Minta Ahmad Heryawan Tunjukkan Iktikad Baik

Sebelumnya, dalam surat dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro disebutkan bahwa Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Provinsi Jabar Yani Firman menerima uang sebanyak 90 ribu dollar Singapura di wisma Jalan Jawa, Kota Bandung pada November 2017.

Kemudian surat delegasi Aher tersebut terbit pada 23 November 2017. Namun Aher menegaskan bahwa surat delegasi itu tidak berkaitan dengan aliran dana tersebut.

"Yang jelas tidak ada kaitan rekomendasi (dengan pemberian aliran dana). Urusan saya hanya Kepgub untuk berikan pendelegasian," ucapnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More