Pantau - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57%.
Menyikapi hal ini, Eks Menkeu Rizal Ramli menilai pemerintah tidak cermat menggunakan uang negara. Hal ini dikarenakan pemerintah masih dianggap kewalahan membayar bunga utang dari pinjaman sebelumnya.
"Dengan pemerintahan Jokowi untuk bayar utang bunganya saja harus bayar 450 triliun, belum cicilan pokoknya. Nah untuk bayar bunganya saja nggak sanggup tambah utang lagi," kata Rizal Ramli dalam wawancara khusus kepada Pantau.com, Kamis (19/1/2023) di Jakarta.
Pakar ekonomi tersebut menelaah, tidak masalah jika seseorang atau negara berutang jika sanggup membayarnya.
"Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang," paparnya lagi.
Tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia ini melihat, pemerintah tidak mampu menimbang-nimbang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dan kebutuhan untuk rakyat.
"Memang pemerintah kita ini doyannya tuh utang, ini kan sangat berambisius membikin proyek ini proyek itu, tidak pernah dipikirkan pembiayaannya bagaimana sudah tepat waktunya apa belum tapi geber aja pokoknya," tambahnya lagi.
Kebijakan Sri Mulyani
Menurut kaleidoskop buku APBN KITA 2022, terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022.
Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, Desember 2021, rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen.
"Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih," tulis Kemenkeu, dikutip Rabu (18/1/2023).
Kemenkeu mengklaim rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal Dari total utang Rp 7.733,99 triliun, rinciannya Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 6.846,89 triliun dan pinjaman Rp 887,10 triliun.
Baca Juga: Ceramah Soal Ekonomi, Ganjar Dibully Rizal Ramli: Ngurus Jateng Aja Kucluk
Menyikapi hal ini, Eks Menkeu Rizal Ramli menilai pemerintah tidak cermat menggunakan uang negara. Hal ini dikarenakan pemerintah masih dianggap kewalahan membayar bunga utang dari pinjaman sebelumnya.
"Dengan pemerintahan Jokowi untuk bayar utang bunganya saja harus bayar 450 triliun, belum cicilan pokoknya. Nah untuk bayar bunganya saja nggak sanggup tambah utang lagi," kata Rizal Ramli dalam wawancara khusus kepada Pantau.com, Kamis (19/1/2023) di Jakarta.
Pakar ekonomi tersebut menelaah, tidak masalah jika seseorang atau negara berutang jika sanggup membayarnya.
"Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang," paparnya lagi.
Tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia ini melihat, pemerintah tidak mampu menimbang-nimbang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dan kebutuhan untuk rakyat.
"Memang pemerintah kita ini doyannya tuh utang, ini kan sangat berambisius membikin proyek ini proyek itu, tidak pernah dipikirkan pembiayaannya bagaimana sudah tepat waktunya apa belum tapi geber aja pokoknya," tambahnya lagi.
Kebijakan Sri Mulyani
Menurut kaleidoskop buku APBN KITA 2022, terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022.
Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, Desember 2021, rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen.
"Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih," tulis Kemenkeu, dikutip Rabu (18/1/2023).
Kemenkeu mengklaim rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal Dari total utang Rp 7.733,99 triliun, rinciannya Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 6.846,89 triliun dan pinjaman Rp 887,10 triliun.
Baca Juga: Ceramah Soal Ekonomi, Ganjar Dibully Rizal Ramli: Ngurus Jateng Aja Kucluk
- Penulis :
- Desi Wahyuni
