Pantau – Salah satu entitas grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengungkapkan komitmen kuat perseroan terhadap sistem tata kelola hak asasi manusia alias HAM. Tim koordinator HAM pun dibentuk untuk melatih, memberi nasihat, dan mengevaluasi kebijakan tersebut.
“Kami telah memebntuk Tim Koordinator hak asasi manusia yang berdedikasi untuk melatih, mengawasi, memberi nasihat, dan mengevaluasi implementasi kebijakan hak asasi manusia di seluruh aktivitas bisnis kami,” kata Presiden Direktur Bumi Resources, Adika Nuraga Bakrie dalam Human Rights Report 2022 PT BUMI Resources Tbk ‘Scale Up Respect for Human Rights from a Global Energy Producer’ yang diterima di Jakarta, dikutip Kamis (13/7/2023).
Perseroan menyadari bahwa efektivitas kebijakan HAM bergantung pada seberapa baik implementasi dan pemantauannya. “Oleh karena itu, kebijakan HAM kami didukung oleh Tim Koordinator Hak Asasi Manusia yang berdedikasi melalui Surat Keputusan Direksi,” ujarnya.
Surat Keputusan tersebut bernomor 478/BR-BOD/XII/18 di mana Kepala Divisi Sumber Daya Manusia-GA digawangi oleh Mahmud, dan dibantu oleh Kepala Departemen Keberlanjutan dan CSR BUMI Tofan Wibisono.
“Tim mengembangkan, menerapkan dan memantau kebijakan dan prosedur hak asasi manusia, kode etik tentang klausul hak asasi manusia, dan mengidentifikasi potensi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya terjadi,” papar pria yang akrab disapa Aga Bakrie ini.
Selain itu, sambung dia, tim tersebut bakal memastikan bahwa perseroan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait HAM. “Tim tersebut diharapkan untuk bertemu setidaknya setiap triwulan dan harus memberikan laporan kinerja hak asasi manusia kepada Direksi PT BUMI Resources,” ucap adik sepupu Anindya Novyan Bakrie ini.
Tim koordinasi HAM Bumi Resources bekerja sama dengan unit fungsional di seluruh anak perusahaan perseroan baik di Kaltim Prima Coal (KPC) maupun Arutmin Indonesia.
“Misalnya, tim kami melakukan pertemuan lintas departemen antara BUMI dan unit bisnis untuk membahas mekanisme penerapan HRDD (Uji Tuntas Hak Asasi Manusia),” ucapnya.
Pada 2021, tim koordinator telah mensosialisasikan rencana HRDD ke unit bisnis dan kontraktornya. “Selain itu, tim kami mendukung unit bisnis dan mitra kami untuk menanamkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan,” imbuh anak sulung Nirwan D Bakrie ini.
Sebelumnya, emiten yang berkode saham BUMI ini telah meluncurkan Laporan Perkembangan Hak Asasi Manusia setelah melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence - HRDD) pada 2022 di Jakarta, Kamis (15/6/2023). Uji tuntas ini dilakukan secara komprehensif terhadap anak perusahaannya, yakni KPC dan Arutmin.
“Kami telah memebntuk Tim Koordinator hak asasi manusia yang berdedikasi untuk melatih, mengawasi, memberi nasihat, dan mengevaluasi implementasi kebijakan hak asasi manusia di seluruh aktivitas bisnis kami,” kata Presiden Direktur Bumi Resources, Adika Nuraga Bakrie dalam Human Rights Report 2022 PT BUMI Resources Tbk ‘Scale Up Respect for Human Rights from a Global Energy Producer’ yang diterima di Jakarta, dikutip Kamis (13/7/2023).
Perseroan menyadari bahwa efektivitas kebijakan HAM bergantung pada seberapa baik implementasi dan pemantauannya. “Oleh karena itu, kebijakan HAM kami didukung oleh Tim Koordinator Hak Asasi Manusia yang berdedikasi melalui Surat Keputusan Direksi,” ujarnya.
Surat Keputusan tersebut bernomor 478/BR-BOD/XII/18 di mana Kepala Divisi Sumber Daya Manusia-GA digawangi oleh Mahmud, dan dibantu oleh Kepala Departemen Keberlanjutan dan CSR BUMI Tofan Wibisono.
“Tim mengembangkan, menerapkan dan memantau kebijakan dan prosedur hak asasi manusia, kode etik tentang klausul hak asasi manusia, dan mengidentifikasi potensi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya terjadi,” papar pria yang akrab disapa Aga Bakrie ini.
Selain itu, sambung dia, tim tersebut bakal memastikan bahwa perseroan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait HAM. “Tim tersebut diharapkan untuk bertemu setidaknya setiap triwulan dan harus memberikan laporan kinerja hak asasi manusia kepada Direksi PT BUMI Resources,” ucap adik sepupu Anindya Novyan Bakrie ini.
Tim koordinasi HAM Bumi Resources bekerja sama dengan unit fungsional di seluruh anak perusahaan perseroan baik di Kaltim Prima Coal (KPC) maupun Arutmin Indonesia.
“Misalnya, tim kami melakukan pertemuan lintas departemen antara BUMI dan unit bisnis untuk membahas mekanisme penerapan HRDD (Uji Tuntas Hak Asasi Manusia),” ucapnya.
Pada 2021, tim koordinator telah mensosialisasikan rencana HRDD ke unit bisnis dan kontraktornya. “Selain itu, tim kami mendukung unit bisnis dan mitra kami untuk menanamkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan,” imbuh anak sulung Nirwan D Bakrie ini.
Sebelumnya, emiten yang berkode saham BUMI ini telah meluncurkan Laporan Perkembangan Hak Asasi Manusia setelah melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence - HRDD) pada 2022 di Jakarta, Kamis (15/6/2023). Uji tuntas ini dilakukan secara komprehensif terhadap anak perusahaannya, yakni KPC dan Arutmin.
#Bumi#Hak Asasi Manusia#HAM#PT Bumi Resources Tbk#Andika Nuraga Bakrie#Aga Bakrie#Adika Nuraga Bakrie#Sistem Tata Kelola HAM#PT. bumi Resource Tbk
- Penulis :
- Ahmad Munjin
