Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah terkait dengan masih belum selarasnya data terkait beras yang dimiliki satu instansi dengan instansi lainnya padahal hal tersebut sangat penting untuk mengambil kebijakan.
"Undang-undang mensyaratkan impor pangan diizinkan apabila produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang. Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/9/2018).
Baca juga: Kisruh Impor Beras , Siapa yang Butuh?
Menurut dia, hingga saat ini data beras di dalam internal pemerintah tidak pernah ada dan ketidakpastian tersebut dikhawatirkan juga dapat berdampak kepada stabilitas dan daya tahan nasional.
Fahri berpendapat bahwa sejak era kerajaan hingga era republik, beras bukan sekadar produk pertanian, tapi komoditas tersebut juga merupakan stabilisator politik kekuasaan.
"Beras adalah soal politik, daya tahan, stamina rakyat, dan kekuasaan," paparnya.
Untuk itu, ia mempertanyakan mengenai apa yang ada di balik kesimpangsiuran data beras tersebut.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras.
Baca juga: Data Impor Beras Berbuntut Panjang, Jokowi Diminta Turun Tangan
"Tentu saya akan mempertemukan beliau-beliau ini. Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau," kata Darmin saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/9).
Darmin berharap setelah pertemuan itu ada penjelasan berikutnya bahwa itu merupakan keputusan bersama terkait impor beras sejak awal tahun 2018.
Darmin menjelaskan bahwa keputusan melakukan impor beras itu dilakukan pada kuartal III 2017 saat harga beras mulai naik dan persedian di Bulog 978.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional per bulannya 2,3-2,4 juta ton.
- Penulis :
- Nani Suherni
