Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet mendesak agar pemerintah segera mengambil alih kewenangan untuk dapat memonopoli logistik pangan nasional.
Menurutnya, masalah harga pangan selalu melonjak akibat pihak swasta yang mempermainkan stok. Hal ini membuat pemerintah tak memiliki kuasa dalam mengendalikan harga.
"Ketika pemerintah tidak mempunyai stok, maka hukum dagang berlaku. Siapa yang punya barang, dia yang mengendalikan harga," ujar Slamet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Sementara, untuk solusi jangka pendek, Slamet menegaskan tidak ada cara lain kecuali operasi pasar. Namun, operasi pasar tak akan bisa dilakukan apabila pemerintah tidak memiliki stok yang cukup.
Ia juga berpendapat, upaya pemerintah untuk mengendalikan harga melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak akan efektif. Hal tersebut, lanjutnya, ibarat sekadar pemadam kebakaran semata.
"Sekarang ini kan kesannya kayak ngemis, minta tolong pengusaha biar harganya turun. Beda kalau kita kuasai barang, kita bisa hajar lewat operasi pasar," tegas politisi PKS tersebut.
Sebagai informasi, kenaikan harga beras masih belum terbendung. Pada hari ini, Senin (18/9/2023), harga beras terpantau masih melanjutkan kenaikan. Bahkan, cetak rekor baru hingga nyaris ke Rp13.000 per kg, untuk jenis beras medium.
Harga beras di dalam negeri terpantau bergerak naik sejak Agustus 2022 lalu. Dan dalam sebulan terakhir terus melonjak signifikan dan berulang kali cetak rekor.
- Penulis :
- Aditya Andreas
