Pantau - Serangan mendadak dari Iran sebagai tanggapan terhadap Israel telah mengejutkan dunia dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini menggarisbawahi pentingnya merumuskan kebijakan mitigasi antisipatif yang harus dijalankan dalam situasi lingkungan yang tegang.
Menurutnya, bagi Presiden yang baru terpilih, kondisi yang tidak pasti ini dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan ekonomi, sekaligus menambah beban bagi masyarakat.
"Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan rencana kampanye harus ditinjau ulang. Prioritas saat ini adalah memfokuskan diri pada daya tahan masyarakat, mempertahankan daya beli mereka, serta mencegah terjadinya pengangguran besar," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (18/4/2024).
Didik menekankan, kebijakan untuk menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok adalah prioritas utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan.
Dalam konteks ini, ia menyoroti tiga kebijakan yang harus diprioritaskan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan.
"Pemerintah harus berusaha maksimal untuk mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi dengan dukungan dari Bank Indonesia. Ini adalah kerja sama penting antara pemerintah dan bank sentral," paparnya.
Kebijakan kedua yang disoroti adalah kebijakan fiskal, yang merupakan instrumen langsung yang dapat digunakan oleh pemerintah. Kebijakan ini harus bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran produktif dapat membantu masyarakat bawah dan rentan.
"Kebijakan fiskal yang bijaksana harus berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit. Proyek besar harus dikendalikan, dan kebijakan populis harus dihindari," jelasnya.
Didik juga menyarankan pemerintah untuk memiliki ahli komunikasi publik yang memahami masyarakat, terutama menghadapi situasi dampak perang antara Iran dan Israel.
"Ini penting untuk mengkomunikasikan kebijakan antisipatif terkait dampak konflik tersebut kepada masyarakat," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
