Pantau - PT PLN (Persero) terus mempercepat langkah transisi energi untuk mendukung target pemerintah menuju net zero emission pada 2060. Dalam diskusi bertajuk “Listrik untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen” di Jakarta, Rabu (11/12/2024), Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menyampaikan rencana strategis perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dan meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Porsi pembangkit listrik dari energi terbarukan saat ini baru mencapai 13 persen. PLN menargetkan angka ini meningkat menjadi 35 persen pada 2034, sementara PLTU dikurangi dari 60 persen menjadi 45 persen,” jelas Evy.
Langkah ini, kata Evy, tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen per tahun. PLN menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana.
Baca Juga:
Dorong Pertumbuhan Kendaraan Listrik, PLN Targetkan 3.000 SPKLU Hingga Akhir 2024
Pengembangan PLTA, PLTS, dan PLTG
PLN memprioritaskan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi untuk jangka panjang. Namun, Evy menekankan bahwa pembangunan kedua jenis pembangkit ini membutuhkan waktu. Sebagai solusi sementara, PLN akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan mempercepat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Saat ini, kami sedang menyelesaikan beberapa proyek PLTS, seperti di Singkarak (60 MW), Saguling (60 MW), dan Karangkates (100 MW),” ungkap Evy. Selain itu, PLN juga membuka tender untuk gasifikasi pembangkit diesel guna mendukung transisi energi.
Pendanaan dan Kerja Sama Global
Untuk mendukung pembangunan pembangkit energi terbarukan dan sistem transmisi, PLN tengah mencari peluang pendanaan jangka panjang dengan bunga rendah. Kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan investor global menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Indonesia.
Koordinator Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik, Pramudya, dari Kementerian ESDM, menyatakan bahwa pemerintah juga sedang merevisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) untuk mendukung transisi energi.“Pada 2030, Indonesia memerlukan kapasitas pembangkit sebesar 443 GW, mayoritas berasal dari energi terbarukan,” jelasnya.
Pramudya juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri nikel untuk menghasilkan baterai, yang akan menjadi komponen penting dalam pengembangan pembangkit energi terbarukan seperti PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Dukungan Sektor Swasta
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang, menyatakan dukungannya terhadap langkah PLN. Ia melihat potensi besar energi terbarukan di Indonesia sebagai peluang untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Arthur juga menyoroti permintaan pasar internasional terhadap listrik berbasis EBT.“Perusahaan global, seperti yang tergabung dalam RE100, secara khusus meminta tarif premium untuk mendapatkan jaminan pasokan 100 persen dari energi terbarukan,” katanya.
Langkah PLN ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan sektor swasta, harapan menuju sistem ketenagalistrikan yang ramah lingkungan semakin nyata.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
